Riauterkini-PEKANBARU- Jajaran Polda Riau dalam dua pekan terkahir gencar melakukan operasi penyelewengan BBM dan gas bersbsidi. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan, 39 orang pelaku ditangkap dari 22 kasus yang ditangani.

"Kurun waktu dua pekan, kami mengungkap 22 kasus penyelewengan BBM bersubsidi, dengan 39 orang tersangka," Jelas Ade kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu (22/4/2026).

Dijelaskan Ade, dari seluruh kasus, Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Riau mengungkap 6 kasus dengan 12 tersangka. Sisanya merupakan kasus ditangani Polres di 12 kabupaten dan kota di Riau. Dalam 12 kasus yang ditangani dari 6 tersangka, Polda Riau menyita barang bukti solar subsidi 41 ton dan pertalite subsidi 1,7 ton. Petugas juga menyita 18 unit mobil roda empat dan roda enam, yang digunakan pelaku untuk melangsir BBM subsidi dari SPBU.

Selain itu, petugas juga mengungkap penyelewengan gas elpiji 3 kilogram sebanyak 194 tabung dan ukuran 12 kilogram 55 tabung.

"Para tersangka dan barang bukti kami amankan untuk proses penyidikan lebih lanjut," kata Ade.

Ade menyatakan, pengungkapan ini merupakan bagian dari langkah dalam menindak praktik penyelewengan distribusi energi yang merugikan negara dan masyarakat.

"Ini adalah bukti nyata pelaksanaan perintah Presiden untuk menertibkan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku penyalahgunaan," ucap Ade.

Selain penindakan hukum, pihaknya juga melakukan langkah preventif dengan memasang plang dan spanduk imbauan di sejumlah SPBU.

Imbauan tersebut berisi larangan penyalahgunaan BBM bersubsidi serta peringatan agar pihak SPBU tidak melayani distribusi kepada pihak yang tidak berhak. Dalam imbauan tersebut, ditegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus sesuai aturan dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

"SPBU yang terbukti melanggar atau bekerja sama dengan pihak tidak bertanggung jawab akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelas Ade.

Dalam hal ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan Patra Niaga dan Hiswana Migas. Kolaborasi dilakukan untuk melakukan pencegahan dan pengawasan penyaluran BBM maupun gas.***(dok)