Riauterkini-JAKARTA– Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), dan Aliansi Organis Indonesia (AOI) meluncurkan laporan Statistik Pertanian Organik Indonesia (SPOI) tahun 2025 pada Jumat (30/10) dalam acara Organic Day di Jakarta. Peluncuran ini bertujuan untuk mendorong pengembangan pertanian berkelanjutan di Indonesia yang berbasis pada data.

Laporan tersebut akan menjadi landasan dalam menentukan langkah pengembangan pertanian organik di Indonesia, yang merupakan kunci dalam upaya Indonesia mewujudkan sistem pangan dan pertanian yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Indonesia telah menetapkan target untuk meningkatkan proporsi komoditas pertanian organik menjadi 1,55% dari total produksi pada tahun 2029, naik dari 1,47% pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029.

Sebagai satu-satunya referensi data dan informasi mengenai pertanian organik di Indonesia, laporan SPOI terbaru mengungkapkan bahwa sejak tahun 2020, luas lahan pertanian organik nasional telah berkembang sekitar 24 persen menjadi 65.100 hektare pada tahun 2024. Separuh dari luas lahan tersebut berada di Pulau Sumatra. Jumlah produsen organik pun meningkat tiga kali lipat menjadi 108.469 orang dalam periode yang sama.

“Melalui laporan Statistik Pertanian Organik Indonesia tahun 2025 ini, kita dapat terus memperkuat tata kelola melalui tiga parameter utama: data deret waktu yang konsisten, metodologi dan cakupan komoditas yang terstandarisasi, serta integrasi data ke dalam siklus perencanaan dan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Leonardo A. A. Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas.

Di tengah tiga krisis planet—perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi—pertanian organik menawarkan solusi untuk menjamin produksi pangan berkelanjutan, sekaligus melindungi kesehatan tanah, lingkungan, hewan, dan manusia yang saling berkaitan.



Salah satu pelaku utama dalam pertanian organik adalah petani keluarga. Dalam kesempatan yang sama, Bappenas, FAO, dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) meluncurkan Komite Koordinasi Bersama (Joint Coordination Committee/JCC) untuk Petani Keluarga sebagai wadah koordinasi kebijakan lintas sektor. Komite ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup petani keluarga, sembari memulihkan ekosistem lahan.

“Praktik pertanian organik yang tidak bersertifikat serta pertanian agroekologis tradisional yang dilakukan oleh petani skala kecil telah berkembang pesat di seluruh dunia. Data menunjukkan kemajuan yang jauh lebih besar ketika para petani ini disertakan dalam data kita; itulah sebabnya mereka harus diintegrasikan ke dalam strategi pengembangan ekosistem pertanian organik,” ujar Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal.

Laporan ini diluncurkan sebagai hasil dari program kerja sama teknis antara Bappenas, FAO, dan Aliansi Organis Indonesia (AOI) untuk memperkuat kebijakan serta data statistik pertanian organik. Inisiatif ini bertujuan membangun ekosistem yang mendukung petani dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang tangguh terhadap iklim.

“Pengembangan pertanian organik memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan pembangunan yang merata di berbagai wilayah serta memperkuat ekosistem dari hulu ke hilir—mencakup kapasitas produksi, kelembagaan petani, sistem penjaminan mutu dan sertifikasi, hingga akses pasar. Laporan SPOI tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan angka statistik; sebaliknya, laporan ini harus menjadi instrumen penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan, menentukan prioritas investasi, serta menyusun program yang lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi petani maupun kelestarian lingkungan,” kata Sukmi Alkausar, Direktur Aliansi Organis Indonesia.

Melalui inisiatif ini, Bappenas, FAO, dan AOI telah melaksanakan diskusi lintas sektor—termasuk dengan para petani skala kecil—di enam provinsi di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan tersebut menangkap kebutuhan nyata di lapangan serta menyediakan data dasar yang kuat sebagai landasan dalam perumusan kebijakan.

Untuk lebih mempromosikan pertanian organik di kalangan masyarakat, Organic Day diselenggarakan oleh Bappenas, FAO, dan AOI, bekerja sama dengan Koalisi Sistem Pangan Berkelanjutan (KSPL), Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, serta World Resources Institute (WRI) Indonesia. Acara ini juga digelar dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026.

Berlokasi di pusat kebudayaan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, acara ini menghadirkan serangkaian gelar wicara serta pameran berbagai produk organik dari 19 provinsi di seluruh Indonesia, dengan tujuan menjangkau basis konsumen yang lebih luas.

Organic Day juga menyoroti pentingnya partisipasi kaum muda yang bermakna dan inklusif dalam sistem pangan berkelanjutan, melalui berbagai interaktif yang diinisiasi oleh program Urban Futures dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial.

Sebagai penutup Organic Day, jamuan makan malam yang menyajikan hidangan berbahan dasar produk organik dan pangan lokal diselenggarakan bekerja sama dengan Koalisi Sistem Pangan Lestari. Acara ini mempertemukan perwakilan pemerintah, mitra pembangunan, investor, dan berbagai komunitas untuk mendorong transformasi sistem pangan dan pertanian di Indonesia.***(rls)

Dari kiri ke kanan: Perwakilan FAO di Indonesia, Bappenas, IFAD dan KNPK meluncurkan Sekretariat Bersama Pertanian Keluarga dalam Organic Day di Jakarta pada Jumat (30/10). (Kredit foto: FAO)