Riauterkini-BENGKALIS- Di tengah tekanan fiskal akibat anjloknya transfer pemerintah pusat, Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, menegaskan bahwa pembangunan daerah dan pelayanan publik harus tetap berjalan. Penegasan itu disampaikannya usai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 disepakati bersama DPRD dengan total belanja daerah sebesar Rp1,98 triliun.

Sedangkan belanja daerah pada tahun 2026 setelah perubahan sebesar Rp3.578.310.598.351,74 (Rp3,578 triliun). Pada tahun anggaran 2027 sangat jauh menurun.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3.578.310.598.351,74 Kesepakatan tersebut ditandai dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) sekaligus pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD 2027, Jumat (13/11/26) malam.

Bupati Kasmarni hadir langsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis, Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno, serta dihadiri 32 anggota DPRD.

Kasmarni mengakui, penyusunan APBD 2027 berlangsung dalam situasi fiskal yang tidak mudah. Kebijakan pengurangan transfer pemerintah pusat, terutama penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi hingga 80,61 persen, berdampak signifikan terhadap kapasitas keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total belanja daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 disepakati sebesar Rp1.987.583.920.520,54 atau sekitar Rp1,98 triliun.

Adapun struktur APBD 2027 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1.876.044.496.194,47, belanja daerah Rp1.987.583.920.520,54, serta pembiayaan daerah sebesar Rp111.579.424.327,78.

Angka tersebut menunjukkan penyesuaian yang cukup besar dibandingkan rancangan awal. Belanja daerah turun 41,99 persen dari usulan semula sebesar Rp3.260.173.371.307,93.

Di tengah keterbatasan itu, Kasmarni menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh kehilangan arah dan komitmen dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kita memang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak, paling penting, dan paling dirasakan masyarakat tetap menjadi perhatian utama," tegasnya.

Menurut Kasmarni, APBD 2027 harus menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan pembangunan, bukan sekadar dokumen anggaran yang berisi daftar program dan kegiatan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki manfaat nyata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja lebih cermat, selektif, inovatif, dan bertanggung jawab dalam menetapkan serta melaksanakan program prioritas.

"Kita harus memastikan tidak ada pemborosan anggaran. Tidak boleh ada program yang hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi tidak memberikan manfaat nyata. Yang paling penting, jangan sampai masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak hanya karena kemampuan keuangan daerah sedang menghadapi tekanan," ujarnya.

Kasmarni juga mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab dengan perubahan pola kerja dan pengelolaan anggaran yang semakin efektif. Program yang tidak mendesak perlu dicermati kembali, sementara kebutuhan dasar masyarakat dan program prioritas pembangunan harus tetap mendapatkan perhatian.

Terkait berbagai catatan, saran, dan rekomendasi Badan Anggaran DPRD, Kasmarni menyampaikan apresiasi dan memastikan seluruh masukan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.

Ia bahkan menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar mencermati setiap rekomendasi Banggar, melakukan penyesuaian sesuai kewenangan, serta memastikan program prioritas dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan akuntabel.

Pada kesempatan itu, Kasmarni turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, serta TAPD yang telah bekerja bersama dalam menyelesaikan pembahasan APBD 2027.

Baginya, proses pembahasan tersebut merupakan cerminan kemitraan eksekutif dan legislatif dalam memastikan kebijakan anggaran daerah tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dan kebersamaan menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

"Kita membutuhkan kerja bersama, komitmen, dan kesungguhan semua pihak. Dengan kebersamaan, kita optimistis program-program prioritas tetap dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

Kasmarni berharap APBD 2027 yang telah disepakati tersebut menjadi landasan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera, serta semakin unggul di Indonesia.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra, TH, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Johansyah Syafri, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Syahruddin, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.***(dik/rls)