Riauterkini-SELATPANJANG- Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil memahami reaksi negatif sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh politik terkait kebijakan merumahkan ribuan pegawai honor. Kebijakan tersebut murni dilakukan demi kepentingan masyarakat Meranti yang lebih luas.

Karena itu, Bupati M Adil mengajak semua pihak melihat lebih jauh. Menatap masa depan Kabupaten Meranti secara menyeluruh. Tidak hanya sebatas Selatpanjang dan daerah-daerah sekitar. Masyarakat dipelosok Meranti juga harus dipikirkan.

"Saya memahami penolakan masyarakat atas kebijakan tersebut, tetapi mari melihat persoaoan kabupaten kita secara menyeluruh. Kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita yang tinggal jauh dari Selatpanjang. Mereka juga berhak perhatian dan dukungan untuk menikmati pembangunan dan penberdayaan," tutur Pilitisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut kepada riauterkini, Selasa (4/1/2022).

Dipaparkan Bupati M Adil, sekilas kebijakan ini membuat ribuan warga Meranti kehilangan pekerjaan, namun sebagian dari mereka nantinya bisa kembali bekerja, setelah lulus seleksi teknis. Kelak, tenaga honor benar-benar merupakan pegawai yang dibutuhkan keahliannya. Hal itu merupakan amanah Peraturan Pemerintah (PP) No.49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Pekerja atau PPPK.

Nantinya, anggaran sekitar Rp70 miliar setiap tahun untuk pegawai onor akan dialihkan untuk progran-program pemberdayaan ekonomi rakyat

"Nantinya kita bisa memberi bantuan lebih banyak untuk permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat. Bisa di sektor perikanan atau perkebunan da juga idustri kreatif rumahan," jelasnya.

Selain itu, anggaran untuk perbaikan infrastruktur dan sarana pendidikan juga bisa bertambah. Dengan demikian pembangunan jalan dan jembatan serta sekolah bisa lebih ditingkatkan.

Dengan demikian, lanjut M Adil, penerima manfaat dari anggaran Pemkab Meranti bisa lebih luas. Termasuk masyarakat di pelosok desa.

Karena itu, M Adil menepis tudingan bahwa dirinya sengaja menghindari ketika ada demo menolak evaluasi pegawai honor. Ia tidak bisa menemui langsung pendemo karena sedang berada di Pekanbaru. Menghadiri acara serah-terima jabatan Kapolda Riau.

"Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Kebijakan sudah diputuskan dan saya akan jelaskan duduk persoalannya, agar tidak ada lagi kesalah-pahaman di tengah masyarakat," tukasnya.

Terhasap tokoh masyarakat dan juga tokoh politik yang belun bisa menerima kebijakan ini, Bupati M Adil tetap membuka diri. Siap menerima masukan dan saran, demi kemajuan Kabupaten Meranti.

"Kita siap menerima masukan dan saran dari para sesepuh, cerdik pandai, tokoh masyarakat dan juga tokoh politik. Perhatian mereka, kita sangat hargai. Itu membuktikan mereka mencintai Meranti dan berharap kampung kita semakin maju," demikian harapan Bupati M Adil.***(edi)