Riauterkini-PEKANBARU-Rabu (5/1/22) Ketua Umum FKPMR, DR.drh H. Chadir, MM didampingi Penasehat Hukum Aziun Asyaari SH., MH, Gusti Randa, SH.,MH, Candra Sahputra, SH, Pepsa Rolis, SH, Reza Nugraha, SH, memenuhi undangan pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, untuk di periksa sebagai saksi pelapor, sebagai tindak lanjut laporan LP: STPL/B/520/XII/2021/SKPT/Riau tanggal 27 Desember 2021, dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah yang diduga dilakukan Larshen Yunus dkk. Sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan di subdit V reskrimsus Polda Riau, DR.drh H. Chadir, MM keberatan atas pernyataan yang di buat dalam media online yang pemberitaannya mengandung unsur memfitnah atau mencemarkan nama baiknya secara pribadi dan selaku tokoh masyarakat Riau, yang menyerang kehormatan dan membunuh karakternya dan bukan persoalan yang terkait dengan persoalan pergub yang dipermasalahkan Larshen Yunus, sebagaimana yang disampaikan di beberapa media online.

Menurut Penasehat Hukum DR.drh H. Chadir, MM, Aziun Asyaari SH., MH, keberatan kliennya terhadap pemberitaaan dari beberapa media online dan media sosial tersebut adalah adanya pemberitaan yang menyatakan kliennya telah melakukan tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang selama menjabat sebagai Ketua DPRD Riau serta rakus jabatan.

"Pernyataan tersebut adalah tidak benar dan sangat merugikan klien kami. Laporan klien kami bukan tentang persoalan Pergub atau masalah lain seperti opini yang coba dibentuk oleh pihak lain. Pergub dan pencemaran nama baik serta penghinaan terhadap klien kami adalah dua hal yang sama sekali berbeda," terang Aziun.

Menurutnya, kliennya tidak pernah mengaku-ngaku tokoh masyarakat, karena ia sendiri memang seorang tokoh masyarakat Riau. Dan itu terbukti dari kepercayaan yang diberikan sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau dua periode, tanpa masalah. Dan sekarang kliennya diberi amanah yang terhormat sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) yang terpilih secara aklamasi dalam MUBES FKPMR pada 2019 lalu.

"Dengan telah dilakukan proses hukum tersebut diatas kami yakin, pihak kepolisian, untuk segera menindaklanjuti proses hukum tersebut agar adanya kepastian hukum bagi klien kami, yaitu terhadap persoalan pencemaran nama baik, fitnah yang di tuduhkan, dan sangat merugikan klien kami Dr.drh.H. Chaidir,MM," pungkasnya.*(H-we)