Riauterkini - PEKANNARU - Lembaga Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial Pancasila (LSP HIP) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, menggelar Sertifikasi Kompetensi Bidang Hubungan Industrial (HI).

Kegiatan yang diperuntukkan bagi HRD perusahaan di Provinsi Riau ini, dilaksanakan di Hotel Grand Central Pekanbaru mulai tanggal 24 hingga 26 Januari 2023. Sertifikasi Kompetensi uji/asesmen ini dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Riau Dr H Imron Rosyadi ST MH.

"Penyelenggaraan uji/asesmen Kompetensi ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Tenaga Kerja Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia yang salah satu sasarannya adalah wajib sertifikasi kompetensi bidang hubungan industrial. Uji/Asemen dan Sertifikasi Kompetensi yang diselenggarakan sekarang ini meliputi 2 (dua) skema sertifikasi okupasi, yaitu (1) untuk Jabatan Penata Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (P3HI), dan (2) Jabatan Penata Pembuatan Perjanjian Kerja (P3K). Ke dua skema sertifikasi tersebut berada dalam Kerangka Kualifikasi Kompetensi Nasional Indoneisa (KKNI), Jenjang 3," kata Imron.

Imron menambahkan, uji/asesmen dan Sertifikasi Komperensi Skema P3HI dan P3K ini, diselenggarakan oleh LSP HIP bekerjasama dengan pihaknya. Menurutnya, LSP HIP adalah LSP yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor KEP. 541/BNSP/VI/2015 yang telah diperbaharui beberapa kali, terakhir diperbahaui dengan Keputusan BNSP Nomor KEP. 541/BNSP/VI/2022.

Dikatakan Imron, penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bidang hubungan industrial ini tidak semata-mata melaksanakan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Tenaga Kerja Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, tetapi juga untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Human Resources Manajemen (HRM) di perusahaan dalam melaksanakan tugasnya di bidang hubungan industrial. Hal ini penting dan strategis dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan.

"Apabila semua tugas dan fungsi yang terkait dengan hubungan industrial ditangani oleh SDM yang kompeten, Insya Allah tugas dan fungsi tersebut akan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkualitas. Kesemuanya akan berdampak pada ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha serta peningkatan produktivitas, kesejahteraan dan daya saing karyawan maupun perusahaan," harap Imron.

Imron memaparkan, Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional (SKKNI) dan/atau Standar Khusus. Dalam kaitannya denga sertifikasi P3HI dan P3K kali ini, yang digunakan sebagai acuan adalah SKKNI.

"Asesi yang dinyatakan kompeten dalam uji/Asesmen Kompetensi berhak mendapatkan sertifikat kompetensi dari LSP/BNSP. Sertifikat kompetensi memiliki banyak manfaat bagi tenaga kerja maupun perusahaan," ungkapnya.

Masih Imron, bagi tenaga kerja berfungsi sebagai alat bukti kompetensi yang dimiliki serta referensi untuk rekognisi yang terkait dengan penugasan, karir, remunerasi dan rekognisi sejenis. Bagi perusahaan, dengan adanya Sistem Sertifikasi Kompetensi akan memudahkan pengaturan dan pelaksanaan tugas rekruitmen, penugasan pada jabatan/pekerjaan, perancangan dan pelaksanaan pelatihan/upgrading karyawan, penataan karir, remunerasi dan kegiatan sejenis.

Terpisah, Kabid Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans Riau Devi Rizaldi SSTP MSi menerangkan, jika penyelenggaraan uji/asesmen Kompetensi untuk Skema Sertifikasi Jabatan P3HI dan P3K ini merupakan langkah awal dari pihaknya bekerjasama dengan LSP HIP,. Terutama dalam rangka memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM HRM di perusahaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang hubungan industrial.

"Langkah awal ini akan terus digulirkan secara berkelanjutan. Baik pada skema sertifikasi yang sama maupun skema sertifikasi lain,"sebut Devi.

Misalnya lanjut Devi, untuk jabatan-jabatan lain pada berbagai jenjang kualifikasi KKNI, dari jenjang 4 sampai dengan jenjang tujuh. Tidak hanya itu, pihaknya menjamin jika bersama LSP HIP bahwa penyelenggaraan uji/asesmen Kompetensi pada batch-batch berikutnya, akan semakin lebih baik.***(rls/mok)