Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
DBH Migas Siak Anjlok, Bupati Afni Desak Kemenkeu Buka Data Perhitungan



Riauterkini-SIAK — Pemerintah Kabupaten Siak mempertanyakan keras anjloknya proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang akan diterima daerah pada 2027.

Dari yang sebelumnya pernah mencapai hampir Rp600 miliar, DBH Migas Siak kini diproyeksikan hanya sekitar Rp36 miliar.

Persoalan tersebut disampaikan Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli dalam pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, Senin (5/10/2026), di Gedung Kemenkeu, Jakarta.

Afni hadir bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ketua DPRD Siak, Badan Anggaran (Banggar), serta sejumlah anggota DPRD Siak.

Mereka datang membawa satu persoalan utama, mengapa hak DBH Migas Siak anjlok begitu drastis ketika kewajiban pemerintah pusat kepada daerah justru masih menumpuk.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenkeu menjelaskan bahwa pemerintah telah memperjuangkan alokasi DBH bagi daerah penghasil. Namun, dalam APBN 2027 yang telah disepakati pemerintah dan DPR RI, total alokasi DBH nasional hanya sekitar Rp63,3 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp59,3 triliun dialokasikan untuk DBH reguler. Sementara pembayaran kurang bayar (KB) DBH hanya memperoleh sekitar Rp4 triliun, dari total kewajiban pemerintah pusat kepada daerah yang mencapai sekitar Rp70 triliun.

Siak disebut memperoleh alokasi sekitar Rp140 miliar pada 2027 untuk mencicil kurang bayar DBH, dari total utang pemerintah pusat kepada Siak yang mencapai sekitar Rp411 miliar.

Afni mengapresiasi adanya pembayaran tersebut. Namun, ia mempertanyakan mengapa di saat utang DBH mulai dicicil, proyeksi DBH Migas reguler justru jatuh sangat dalam.

“Kami tetap berterima kasih utang ini akhirnya dicicil, karena sudah kami nantikan sejak 2023. Tapi kenapa utangnya dicicil tapi DBH Migasnya anjlok drastis? Itu yang tadi kami tanyakan sebabnya,” kata Afni.

Pertanyaan Pemkab Siak tidak berhenti pada besaran alokasi. Afni juga meminta transparansi data yang menjadi dasar penghitungan DBH Migas.

Menurutnya, pemerintah perlu membuka data lifting, produksi, biaya produksi, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas yang menjadi dasar penghitungan hak daerah penghasil.

Pasalnya, dalam pertemuan tersebut disebutkan kontribusi PNBP Migas Riau pada 2026 mengalami penurunan tajam, dari sekitar 4,6 persen menjadi 1,6 persen. Penurunan tersebut kemudian berdampak terhadap DBH Migas yang diterima daerah-daerah penghasil di Riau.

“Kalau memang kontribusinya disebut turun, kami ingin tahu apa dasarnya? Lifting-nya berapa? Ongkos produksinya berapa? Dan bagaimana angka itu dihitung kemudian dalam bentuk DBH Migas ke daerah?” ujarnya.

Menurut Afni, permintaan transparansi tersebut sangat beralasan karena Siak merupakan daerah yang merasakan langsung dampak eksploitasi sumber daya alam.

Namun, data lifting dan produksi Migas belum dapat dibuka dalam pertemuan tersebut karena berada dalam kewenangan Kementerian ESDM dan SKK Migas.

Bagi Afni, kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri. Sebab, tanpa mengetahui data dasar penghitungan, daerah penghasil sulit memastikan apakah angka DBH yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kontribusi Migas dari wilayah mereka.

Berdasarkan kertas kerja terakhir yang pernah dibuka, Afni menyebut PNBP Migas dari Kabupaten Siak pada 2023 pernah mencapai sekitar Rp3,9 triliun dalam setahun.

Namun, dari nilai tersebut, yang kembali ke daerah hanya sekitar Rp400 miliar. Bahkan sebagian hak Siak masih menjadi utang pemerintah pusat, dengan nilai sekitar Rp100 miliar.

Di tengah anjloknya proyeksi DBH Migas, Siak juga menghadapi tekanan fiskal yang tidak ringan.

Pemkab Siak masih memiliki utang kepada pihak ketiga lebih dari Rp300 miliar untuk pekerjaan yang telah selesai sejak 2024. Selain itu, terdapat hak pegawai berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang masih terutang selama dua bulan pada 2025.

Karena itu, tawaran pembiayaan infrastruktur melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) belum dianggap sebagai solusi utama.

Afni mempertanyakan logika menambah pembiayaan baru ketika kewajiban atas pekerjaan yang sudah selesai masih belum mampu dibayarkan secara tunai.

“Bagaimana daerah mengambil pembiayaan baru ketika kewajiban atas proyek yang sudah selesai sebelumnya masih belum terbayarkan?” tegasnya.

Skema yang ditawarkan pemerintah pusat, kata Afni, salah satunya adalah membayar kurang bayar DBH melalui proyek infrastruktur yang dibiayai SMI.

Namun bagi Siak, skema tersebut belum menyelesaikan persoalan mendesak yang sedang dihadapi daerah.

Pertemuan dengan Kemenkeu akhirnya belum menghasilkan solusi konkret bagi Siak.

Afni mengatakan pemerintah pusat melalui Kemenkeu tetap akan memangkas DBH Migas seluruh daerah penghasil di Riau, termasuk Kabupaten Siak.

Meski demikian, Pemkab Siak tidak akan berhenti memperjuangkan persoalan tersebut. Komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait akan terus dilakukan, terutama untuk mendapatkan kejelasan mengenai data produksi, lifting, PNBP, serta formula penghitungan DBH Migas.

Afni juga meminta masyarakat Siak tetap tenang dan menjaga kondusivitas.

Menurutnya, perjuangan tersebut bukan semata-mata soal angka dalam APBD, melainkan menyangkut hak daerah penghasil atas sumber daya alam yang dieksploitasi dari wilayahnya.

“Siak tidak meminta yang muluk-muluk. Cuma meminta transparansi dan hak dari eksploitasi sumber daya alam di daerah. Tidak lebih,” ujar Afni.

Ia menegaskan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap akan dilakukan. Namun, sebesar apa pun PAD yang mampu digenjot, tidak akan serta-merta mampu menggantikan kehilangan DBH Migas dalam jumlah besar.

“Seberapapun naiknya PAD tidak akan sebanding dengan hak yang dipangkas. Hak ini tidak bisa serta-merta dikompensasikan dengan penyeragaman program pusat di daerah,” tegasnya.

Persoalan DBH Migas kini menjadi ujian serius bagi kemampuan fiskal Siak. Di satu sisi, daerah dituntut tetap menjalankan pembangunan dan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Di sisi lain, sumber penerimaan yang selama ini menjadi salah satu penopang utama justru diproyeksikan merosot tajam.***(Adji)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Jumat, 20 Nopember 2026

Pembukaan MTQ ke-56 Inhil, 623 Peserta dari 20 Kecamatan Ambil Bagian

Pembukaan MTQ ke-56 Inhil, 623 Peserta dari 20 Kecamatan Ambil Bagian

Galeri
Jumat, 20 Nopember 2026

Galeri, Bupati H. Herman Buka MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Inhil di Kecamatan Pulau Burung

Galeri, Bupati H. Herman Buka MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Inhil di Kecamatan Pulau Burung

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman: Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke-56 Inhil, Bukan Hiburan Semata tapi Media Syiar Islam

Bupati Herman Nilai Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke 56 Inhil, Bukan Sekadar Hiburan Semata Tapi Menjadi Media Syiar Islam.

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan

Bupati Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Diikuti 3.048 Peserta dari 20 Kecamatan, Bupati H. Herman Bersama Ketua TP PKK Lepas Pawai Ta'aruf MTQ Ke-56 Inhil

Diikuti 3.048 Peserta dari 20 Kecamatan Bupati H. Herman Bersama Ketua TP PKK Lepas Pawai Ta'aruf MTQ Ke-56 Inhil

Berita Lainnya

Jumat, 20 Nopember 2026

OJK Setujui Penggabungan PT BPR PRIMA Jambi Mandiri ke PT BPR Prima Riau Sentosa


Jumat, 20 Nopember 2026

Hari ke-5 Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 di Inhil, Polisi Beri Nasi Bungkus Bagi Pengendara Tertib Lalu Lintas


Jumat, 20 Nopember 2026

Serang Pacar Pakai Kapak, Mahasiswa UIN Suska Dihukum 7,5 Penjara


Jumat, 20 Nopember 2026

Izinnya Dicabut Menhut, ini Pernyataan Resmi PT RAPP


Jumat, 20 Nopember 2026

Satgas PKH Ambil Alih Aset PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP


Jumat, 20 Nopember 2026

Pipa Minyak Patah di Jalan Simpang Obor Menuju Buton Kian Memprihatinkan


Jumat, 20 Nopember 2026

Polisi Gagalkan Penyelundupan 30 Warga Asing ke Malaysia di Pesisir Bengkalis-Dumai


Jumat, 20 Nopember 2026

Galeri, Bupati H. Herman Buka MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Inhil di Kecamatan Pulau Burung


Jumat, 20 Nopember 2026

Polda Riau-PTPN IV PalmCo Perkuat Sinergi Berantas Jaringan Pencurian Sawit dan Narkoba


Jumat, 20 Nopember 2026

Polsek Tanah Putih Sigap Urai Kepadatan Arus di Menggala-Pujud


Jumat, 20 Nopember 2026

Diguyur Hujan, Imigrasi dan Rutan Siak Tetap Khidmat Peringati Hari Bakti Kemenimipas


Jumat, 20 Nopember 2026

PPN Sumbagut Hadirkan SPBU Nelayan Keenam di Riau


Jumat, 20 Nopember 2026

Didukung MUFG, Danamon dan Adira, Kembali Jadi Mitra Strategis IIMS 2027


Jumat, 20 Nopember 2026

Promosikan Wisata Liburan di Malaysia, Tourism Malaysia Medan Hadir di CFD Pekanbaru


Jumat, 20 Nopember 2026

Mantan Kepala SPN Polda Riau Ditahan, Dugaan Penipuan Berkedok Lulus Bintara TNI-Polri


Kamis, 19 Nopember 2026

Nekat Tabrak Mobil Petugas, Bandar Narkoba di Rohil Dibekuk, 754,5 Gram Sabu Disita


Kamis, 19 Nopember 2026

DPRD Kuansing Gelar Rapat Paripurna ke-31, Pemkab Sampaikan Nota Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2027


Kamis, 19 Nopember 2026

RAPP Raih Penghargaan Nasional Kemenkes RI, Kategori Perusahaan dengan Pelindungan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Perempuan


Kamis, 19 Nopember 2026

Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Beri Bantuan 1.060 Paket Perlengkapan Sekolah


Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman: Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke-56 Inhil, Bukan Hiburan Semata tapi Media Syiar Islam