Riauterkini-RENGAT-Dalam mengendalikan inflasi periode 2022 - 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), menerapkan program 4K yang terdiri dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Penerapan program 4K yang terdiri dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, dalam mengendalikan inflasi yang diterapkan Pemkab Inhu, terungkap dalam Rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023, Jumat (17/2/23) bertempat di Ruang Rapat Thamsir Rachman Lantai 4 Kantor Bupati Inhu.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Paino, SP yang mewakili Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi saat menbuka secara resmi Rapat High Level Meeting TPID mengatakan bahwa pertemuan ini adalah sebagai upaya menguatkan komitmen dan peran dalam melakukan berbagai langkah strategis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi di kabupaten Inhu.

"Kami minta kepada TPID Pemkab Inhu dalam penyusunan program kerja TPID tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan dan roadmap nasional TPID 2021-2024 yang sudah dijabarkan dalam keputusan Bupati nomor : KPTS. 269/IV/2022 tentang penetapan peta jalan pengendalian inflasi daerah kab INHU periode 2022-2024 melalui program 4 K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif," ujarnya.

Ditambahkanya, Pemkab Inhu telah mengeluarkan Perbup Inhu, nomor 35 tahun 2022 tentang pemberian bantuan dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5,147,373,877 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,462,275,000 (67,26%).

"Beberapa hal yang perlu saya tekankan adalah ketersediaan stok komoditas bahan pangan, terutama dalam menyambut Ramadhan dan Idul Fitri, stabilitasi harga melalui operasi pasar, evaluasi implementasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan pangan dan LPG 3 kg, Optimalisasi kinerja TPID, Satgas pangan dan satgas BBM bersubsidi dan LPG 3 kg bersubsidi di Inhu dan meningkatkan peran Bumdes dalam pengendalian inflasi," jelasnya. *** (guh)