Riauterkini-PELALAWAN – Pemerintah Kabupaten Pelalawan menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Acara yang berlangsung di Aula Bappeda Pelalawan pada Kamis (13/3/2025) ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pelalawan, H. Husni Tamrin, S.H.

Forum ini menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan perusahaan, untuk menyampaikan aspirasi dan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dengan mengusung tema "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Penguatan Ketahanan dan Sumber Daya Manusia serta Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Menuju Pelalawan Menawan", forum ini bertujuan merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Husni Tamrin menegaskan bahwa RPJMD menjadi dasar utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Pelalawan untuk lima tahun mendatang. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus disusun berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat.

"RPJMD ini adalah fondasi pembangunan daerah kita. Maka, masukan dari semua pihak sangat penting agar program yang disusun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas. Antara lain, pendidikan gratis, termasuk bantuan biaya pendidikan, tas, sepatu, dan buku gratis bagi murid SD dan SMP, layanan kesehatan, dengan program berobat gratis hanya menggunakan KTP Pelalawan.

Bantuan Sosial, berupa santunan rutin bagi anak yatim, dhuafa, dan janda tua, dukungan UMKM, dengan skema pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil, pembangunan Infrastruktur, termasuk percepatan proyek Jalan Lintas Bono untuk mendukung pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, Husni Tamrin juga menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di Pelalawan harus lebih peduli terhadap pembangunan daerah. "Kami akan panggil perusahaan yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap Pelalawan. Jika tidak ada perubahan, sanksi akan diberikan," tegasnya.

Ia berharap dunia usaha dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan.

Forum ini diharapkan dapat menghasilkan RPJMD 2025-2029 yang mampu menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan Kabupaten Pelalawan yang berkelanjutan, inklusif, dan menawan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Tengku Azri Wardi, ST., Kepala Bappeda Tengku Zulfan, SE., Ak., C.A., serta perwakilan dari berbagai perusahaan, seperti PT Musim Mas, PT Arara Abadi, PT RAPP, PT PLN, dan lainnya.***(ang).