Riauterkini-PEKANBARU- Selasa (29/5/25) siang, Sidang tindak pidana korupsi (grafitasi suap) yang menjerat PJ Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa bersama Indra Pomi Nasution, selaku Sekretaris Daerah serta Novin Karmila, selaku Kabag Umum, digelar di pengadilan tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, dengan agenda pembacaan dakwaan perkara.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Delta Tantama SH, ketiga terdakwa tak membantah dakwaan jaksa penuntut KPK, Wahyu Dwi Oktafianto SH yang menyatakan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam praktik pemotongan atau penerimaan pembayaran tidak sah dari aparatur sipil negara (ASN) yang dikaitkan dengan utang fiktif.

Praktik ini dilakukan seolah-olah sebagai bagian dari pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2024, padahal tidak memiliki dasar hukum," ucap JPU.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 1 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum 2 Pidana (KUHP).

Usai dakwaan dibacakan, yang mengaku menyesal atas perbuatannya itu, tak membantah dakwaan yang dibacakan JPU tersebut. Ketiga terdakwa tidak mengajukan eksepsi, dan sidang dilanjutkan Selasa depan tanggal 6 Mei mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi saksi.

Seperti diketahui, ketiga terdakwa Risnandar Mahiwa bersama Indra Pomi dan Novin Karmila terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/12/2024) lalu.

Ketiga terdakwa telah melakukan pemotongan anggaran ganti rugi di Bagian Umum Sekretariat Daerah. Pemotongan anggaran ini diduga kuat dilakukan untuk kepentingan pribadi. Dimana Risnandar Mahiwa sendiri disebut menerima jatah sebesar Rp2,5 miliar.

Pada operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK berhasil mengamankan sembilan orang dan menyita uang tunai sejumlah Rp6,8 miliar.**(har)