Riauterkini-RENGAT-Setelah sempat divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Rengat dalam perkara dugaan pencabulan terhadap anak didik yang dilakukan seorang oknum tenaga pendidik di salah satu lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), oknum tenaga pendidik tersebut kembali terjerat kasus dugaan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Saat ini oknum tersebut telah ditahan setelah berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu.

Ditahan nya oknum tenaga pendidik berinisial AU setelah diduga melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur, disampaikan Kasie Intel yang juga Humas Kejari Inhu M.Ulinnuha SH kepada riauterkinicom Rabu (30/4/25) melalui selulernya dan menegaskan bahwa terhadap tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Pematang Reba.

“Setelah menerima berkas dari Polres Inhu, terhadap tersangka dilakukan penahanan di Rutan Pematang Reba selama 20 hari kedepan. Untuk selanjutnya dilimpahkan kepada PN Rengat,” tegasnya.

Diungkapkannya, tersangka AU sebelumnya juga pernah ditahan dan kemudian divonis bebas dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak didiknya. Dimana atas putusan tersebut JPU melakukan kasasi.

Sementara itu dihubungi terpisah Humas PN Rengat Aditya Nugraha SH mengatakan, majelis hakim pada putusan tanggal 4 Februari 2025, dengan Ketua Majelis Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim Anggota Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. menyatakan terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya,” ujarnya.

Ditambahkannya, dibebaskan nya terdakwa AU dari dakwaan penuntut umum dengan pertimbangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya, yang mana saksi-saksi yang dinilai Penuntut Umum sebagai korban selama di persidangan memberikan kesaksian tidak dipegang alat kelaminnya oleh Terdakwa, sehingga unsur ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak terpenuhi.

“Oleh karena salah satu unsur Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut,” jelasnya. ***** (guh)