Riauterkini-RENGAT-Pasca rumah Direktur Utama (Dirut) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta digeledah Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu (Inhu), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu selaku pemilik Perumda BPR Indra Arta mengimbau warga masyarakat yang menjadi nasabah. Untuk tetap tenang dan menjamin uang nasabah tetap aman.

“Kami mengimbau warga masyarakat yang menjadi nasabah BPR Indra Arta Inhu untuk tetap tenang dan tidak panik, uang nasabah kami jamin tetap aman,” imbau Mufrizal Kabag Perekonomian dan SDA Pemkab Inhu, Selasa (29/7/25) saat dikonfirmasi riauterkinicom di ruang kerjanya.

Diungkapkan Mufrizal, operasional BPR Indra Arta Inhu akan tetap berjalan seperti biasa dan selaku pembina BPR Indra Arta Inhu pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai ada ketetapan hukum yang mengikat.

“Walau ada masalah BPR Indra Arta Inhu tetap berjalan seperti biasa sampai ada ketetapan hukum,” ungkapnya.

Sesuai hasil koordinasi dengan OJK pada rapat 15 Juli 2025 pembinaan masih terus berjalan dan melaksanakan rekomendasi OJK untuk melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan ketentuan yang berlaku dan menjalin kerjasama dengan pengacara serta bekerjasama dengan bendahara dinas untuk melakukan penghasilan selain TPP.

“Dari total penyaluran kredit untuk ASN yang sebesar Rp 19,5 miliar, kredit macet ASN mencapai Rp 4 miliar lebih, sisanya kredit macet untuk modal kerja masyarakat sebesar Rp 13,7 miliar,” ujar nya.

Guna mengatasi kredit macet tersebut, selaku pembina pihaknya telah mengarahkan BPR Indra Arta Inhu untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang mengalami kredit macet dan sesuai arahan OJK, ada pembagian kolektivitas yang ditetap yaitu, kolektivitas tiga kurang lancar tiga hingga enam bulan dan kolektivitas empat yang diragukan untuk tunggakan 6 hingga 12 bulan. Sementara untuk kolektivitas lima kredit macet menjadi ranah kejaksaan.

“Untuk pembinaan rutin dilakukan, demikian juga rapat yang dilakukan Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang diketuai bupati Inhu rutin dilakukan dua kali dalam setahun, demikian juga untuk laporan triwulan dan semua laporan keuangan disampaikan ke OJK. Laporan yang diterima itu sesuai dengan apa yang disajikan oleh BPR, kalau ada yang fiktif itu internal BPR Indra Arta Inhu,” jelasnya. ***(guh)