Riauterkini-Pekanbaru – Pernyataan mengejutkan datang dari RW 15 Kelurahan Tangkerang Tengah. Zakaria, pria 71 tahun yang telah mengabdikan diri sejak usia 30 sebagai Ketua RW, secara terbuka menyampaikan gagasan kontroversial.

Jabatan Rukun Warga (RW) di Kota Pekanbaru sebaiknya dihapuskan. Ia menilai, peran RW saat ini tidak lagi relevan dan justru memperlambat pelayanan warga.

“Sekarang semua urusan warga sudah bisa dituntaskan di RT. Tapi justru sering tersendat karena harus naik ke RW, padahal tidak ada keputusan yang bisa diambil,” ujar Zakaria di kediamannya usai berbagi sembako kepada warganya d di Jalan Paus, Parit Indah, RT 2 RW 15, Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, Minggu (28/9/25).

Menurutnya, sebagian besar RW di Pekanbaru hanya menjalankan fungsi seremonial tanpa pekerjaan nyata. Fungsi administratif yang sebelumnya menjadi ranah RW, kini lebih tepat jika ditangani langsung oleh pegawai kelurahan yang bekerja setiap hari di kantor.

Ia menyebut sistem seperti ini sudah berjalan di Kota Dumai, dan terbukti tidak menimbulkan masalah berarti. Zakaria bahkan menyoroti persoalan anggaran yang selama ini dialokasikan untuk gaji RW.

Dengan total 763 RW di Kota Pekanbaru dan gaji sebesar Rp750.000 per bulan, maka anggaran yang dihabiskan mencapai Rp572.250.000 per bulan atau sekitar Rp6,87 miliar per tahun.

“Anggaran sebesar itu bisa dialihkan untuk program-program yang lebih penting, seperti bantuan langsung untuk warga kurang mampu atau pembangunan infrastruktur kelurahan,” tegasnya.

Ia mengaku akan membawa langsung aspirasi ini ke DPRD Kota Pekanbaru dan meminta Wali Kota untuk mengevaluasi keberadaan jabatan RW secara menyeluruh.

Zakaria menegaskan bahwa usulannya bukan didasari kepentingan pribadi, melainkan dorongan kuat untuk menyederhanakan birokrasi, memangkas pemborosan, dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

“Sudah saatnya kita berani ambil langkah tegas. Jangan sampai jabatan RW hanya jadi formalitas yang dibayar mahal tanpa hasil nyata,” tutupnya. ***(Dan)