Riauterkini-SIAK- Program seragam sekolah gratis dari Bupati dan Wakil Bupati Siak Afni Z-Syamsurizal, ditolak masuk di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Siak tahun 2025.

DPRD Siak beralasan, karena program tersebut belum ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak, dari kepala daerah terpilih saat ini.

“Kita yang Rp 3,1 miliar saja kita setujui. Karena program ini belum ada di dalam RPJMD,” kata juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siak Marudut Pakpahan, Senin (29/9/25).

Marudut mengaku, penolakan ini murni sesuai dengan aturan yang ada, bukan karena intrik politik kepada kepala daerah saat ini.

Marudut menjelaskan, efisiensi yang disampaikan oleh kepala daerah harus sejalan dengan apa yang dilakukan saat ini.

“Kemampuan yang terbatas menjadi poin penting did dalam penolakan usulan ini. Banggar menekankan pelaksanaan APBD-P ini harus sesuai prioritas plafon anggaran secara efektif dan efisien,” jelasnya.

Selain itu kata Marudut, banggar juga beberapa waktu lalu telah melakukan diskusi dengan dirjen keuangan kemendagri.

“Dirjen bilang, bahwa visi misi kepala daerah yang baru dilantik di tahun berjalan, tidak bisa diakomodir di APBD-P,” terangnya.

Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan permohonan maaf karena program ini terpaksa tertunda.

Namun ia tetap berkomitmen, untuk merealisasikan program jni sebelum anak sekolah masuk pada tahun ajaran baru.

“Kalau tidak tahun ini, berarti tahun depan. RPJMD sedang kami gesa, kami bermohon maaf kepada masyarakat, “ jelasnya.

Sebagaimana diketahui, usulan anggaran Rp 3,1 miliar yang disetujui DPRD Siak adalah untuk sasaran 2.162 siswa yang terdaftar di Program Keluarga Harapan (PKH) yang masing-masing mendapatkan 2 pasang seragam.

Sedangkan, usulan tambahan sebesar Rp 7,2 miliar ditolak DPRD Siak. ***(adji)