Riauterkini-DENPASAR– Lebih dari 70 perwakilan dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi pemuda, lembaga donor, dan mitra pembangunan berkumpul di Bali, Indonesia, dalam acara FP2030 Asia-Pacific Focal Points/South-South Learning Workshop pada 8-10 Oktober 2025. Pertemuan tiga hari ini diselenggarakan oleh FP2030 Asia and the Pacific Regional Hub bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), Kementerian Sekretariat Negara, dan UNFPA Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat kolaborasi dan mempercepat kemajuan menuju keluarga berencana yang berbasis hak asasi manusia.

Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), Prof. Budi Setiyono, Ph.D, menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah. “Selama lima dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan luar biasa dalam pengelolaan kependudukan," kata Prof. Budi. Beliau juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dalam mengintegrasikan layanan keluarga berencana (KB) ke dalam sistem kesehatan ibu dan anak, sekaligus menunjukkan peran kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dalam bidang Keluarga Berencana melalui kerja sama Selatan-Selatan untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan International Conference of Population Development (ICPD) Programme of Action (PoA).

Kawasan Asia dan Pasifik, yang merupakan rumah bagi hampir 60 persen populasi dunia, masih menghadapi tantangan besar dalam kesehatan reproduksi. Dari 214 juta perempuan di dunia yang belum mendapatkan layanan keluarga berencana yang mereka butuhkan, 140 juta di antaranya berada di wilayah ini. Setiap tahun, terdapat 21 juta kehamilan di kalangan remaja berusia 15-19 tahun, dan 43 persen di antaranya merupakan kehamilan yang tidak direncanakan.

“Kemampuan untuk merencanakan kehamilan, termasuk memilih metode kontrasepsi, adalah hak asasi manusia yang mendasar. Setiap perempuan berhak menentukan kapan dan berapa banyak anak yang ingin dimilikinya,” kata Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia, Hassan Mohtashami. “Melalui FP2030, kita memperkuat upaya kolektif untuk menyediakan informasi dan layanan yang dibutuhkan perempuan agar dapat membuat keputusan yang tepat mengenai fertilitas mereka. UNFPA terus mendukung upaya global dalam KB melalui komitmen FP2030,” lanjutnya.

Lokakarya FP2030 di Bali ini mempertemukan 13 delegasi negara, termasuk sepuluh pemerintah yang telah membuat komitmen FP2030, yaitu Bangladesh, Fiji, India, Indonesia, Republik Kirgiz, Lao PDR, Nepal, Pakistan, Filipina, dan Vietnam. Selain itu, Thailand, Kamboja, dan Timor-Leste turut hadir sebagai negara yang sedang dalam tahap pengembangan komitmen mereka.

“Lokakarya ini hadir di momen yang sangat penting. Negara-negara di kawasan kita tengah mengalami perubahan demografi yang cepat, diiringi meningkatnya wacana pronatalis, sementara perempuan dan kaum muda masih menghadapi hambatan dalam menegakkan hak-hak reproduksi mereka. Dengan bekerja bersama, kita dapat membentuk ulang narasi tentang KB yang berpusat pada pilihan, hak, dan kesejahteraan—serta menjadi kunci untuk mencapai tujuan kesehatan dan pembangunan,” ujar Sumita Banerjee, Direktur Regional FP2030 Asia dan Pasifik.

Melalui partisipasi berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, masyarakat sipil, jaringan pemuda, lembaga donor, dan mitra pembangunan, pertemuan ini menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pembelajaran antarnegara (peer-to-peer learning). Sesi diskusi akan membahas kemitraan dan kerja sama Selatan-Selatan, strategi komunikasi publik dalam menghadapi transisi demografi, mobilisasi sumber daya domestik, penanganan kehamilan remaja, serta penerapan High Impact Practices dalam KB. Pertemuan ini juga mengintegrasikan kampanye Made Possible by Family Planning, yang menyoroti peran transformatif KB dalam memberdayakan perempuan, memperkuat komunitas, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman ini, lokakarya diharapkan dapat menghasilkan rencana aksi nyata untuk mendorong kemajuan terhadap komitmen FP2030 serta memperkuat visi bersama dalam memastikan setiap individu di Asia dan Pasifik dapat memutuskan secara bebas dan tanpa paksaan apakah, kapan, dan berapa banyak anak yang ingin mereka miliki.***(Rls)

Teks foto: Hassan Mohtashami, UNFPA Indonesia Representative, said that stakeholders need to strengthen joint efforts to provide women with the information and services they need to make informed decisions about their fertility at the opening ceremony of the FP2030 South-South Learning Workshop in Bali today, 8 October 2025. (Photo: BKKBN Bali Provincial Office)