Riauterkini-PELALAWAN — PT Surya Bratasena Plantations (SBP) angkat suara terkait permasalahan yang berkembang mengenai Kepungan Sialang Mudo, yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik dan media dengan narasi bahwa perusahaan melakukan perusakan hutan adat.

Dalam klarifikasinya yang di kirim ke redaksi, PT SBP menjelaskan, bahwa permasalahan ini berawal dari adanya klaim yang berbeda soal luasan dan batas-batas Kepungan Sialang Mudo antara masyarakat Anak Betino Suku Lubuk dan pihak perusahaan. Berdasarakan hasil tinjuan lewat visual maaping dan tracking area oleh tim PT SBP bahwa dalam areal tersebut terdapat bukaan atau alih fungsi hutan menjadi lahan sawit, karet, dan belukar (sisa bukaan tutupan) yang menurut perusahaan dilakukan oleh oknum tertentu di luar perusahaan.

“Pertanyaan pentingnya adalah justifikasi hukum apa yang harus disuarakan jika kerusakan itu justru berasal dari pihak di luar perusahaan,” ujar pihak PT SBP dalam pernyataannya, Kamis (23/10/2025).

PT SBP juga menegaskan bahwa Kepungan Sialang Mudo merupakan bagian dari High Conservation Value (HCV) atau Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan dengan kategori NKT 6.1, sesuai standar sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Hasil-hasil pemantauan atas kondisi eksisting NKT dilaporkan rutin setiap semester ke sejumlah instansi terkait, termasuk kondisi tutupan Kepungan Sialang Mudo yang sebagian telah beralih fungsi tersebut.

Menyangkut penyelesaian masalah, PT SBP menekankan pentingnya pendekatan objektif-formil, melalui penegakan hukum (law enforcement) untuk mencapai kepastian hukum yang jelas dan menyeluruh.

PT SBP berharap proses tindak lanjut yang melibatkan berbagai instansi terkait bisa menghasilkan keputusan objektif dan holistik yang mengikat semua pihak. Hal ini penting guna memperkuat komitmen bersama melindungi kondisi eksisting NKT dan aspek lingkungan di masa mendatang.

Klarifikasi ini menegaskan posisi PT SBP sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan menegakkan hukum di wilayah operasionalnya.*(rls/ang)