Riauterkini - PEKANBARU - Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut senantiasa berkomitmen dalam menyalurkan BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan distribusi energi, khususnya BBM subsidi, tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

"Kami sangat menghargai atensi serta peran aktif masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam mengawasi pendistribusian BBM di wilayah masing-masing, termasuk atas adanya pemberitaan terkait dugaan penimbunan BBM di Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu," terang Fahrougi Andriani Sumampouw selaku Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut kepada media.

Lanjutnya, Pertamina Patra Niaga mengatakan bahwa seluruh lembaga penyalur, termasuk SPBU, wajib mematuhi aturan penyaluran BBM subsidi sesuai peruntukannya. Terkait pemberitaan mengenai dugaan praktik penyelewengan BBM subsidi di SPBU 14.284.135 Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, kami memastikan bahwa setiap laporan masyarakat menjadi perhatian serius perusahaan. Saat ini SPBU tersebut tengah berada dalam proses persetujuan pembinaan yang telah kami ajukan secara berjenjang.

Pertamina Patra Niaga memiliki mekanisme pengawasan dan penindakan yang berlaku nasional. Sebagai informasi, Proses penindakan di setiap SPBU dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur, sehingga setelah penanganan terhadap SPBU yang kini menjalani sanksi selesai, langkah berikutnya akan diterapkan terhadap SPBU 14.284.135 apabila terbukti melakukan pelanggaran.

"Kami terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, mengingat BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, seperti petani, nelayan, dan angkutan umum. Pertamina juga mengimbau masyarakat agar dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM melalui saluran resmi Pertamina sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan," paparnya.

Pertamina berkomitmen menjaga penyaluran energi yang transparan, adil, dan tepat sasaran, serta akan mengambil langkah tegas terhadap setiap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran.***(Arl)