Riauterkini - PEKANBARU - Ketua Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Riau, mengapresiasi kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau dalam melakukan evaluasi dan perombakan jajaran direksi di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis.

Langkah Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, dinilai sebagai momentum krusial untuk penyegaran iklim investasi dan mengoptimalkan kontribusi daerah terhadap pembangunan.

Ketua IJTI Riau, Ahmad Dison, menegaskan bahwa pembenahan di tubuh BUMD, seperti PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Jamkrida Riau, PT Riau Petroleum, dan PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), kebijakan yang sangat positif dan patut diapresiasi demi kepentingan masyarakat luas.

"Kami di IJTI Riau melihat bahwa penyegaran ini bukan sekadar pergantian wajah, melainkan upaya strategis untuk memastikan BUMD dikelola oleh figur-figur yang sejalan dengan kepala daerah dan kompeten, serta memiliki visi kuat dalam mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Riau," ujar Ahmad Dison di Pekanbaru, Selasa (7/4/2026).

Menurut Dison, BUMD seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi daerah (profit center), dan bukan justru menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dia menambahkan bahwa sektor-sektor seperti migas melalui Riau Petroleum maupun pemberdayaan UMKM melalui PT PER memerlukan kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan ekonomi global.

Dorong Transparansi dan Profesionalisme Ketu IJTI Riau juga menekankan pentingnya proses seleksi yang transparan dan profesional dalam mengisi pos-pos direksi yang kosong nantinya.

Dison berharap, restrukturisasi ini mampu mengeliminasi praktik-praktik yang menghambat kemajuan perusahaan plat merah tersebut.

"Perombakan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kalangan profesional untuk membawa BUMD Riau lebih kompetitif. Jika BUMD sehat, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan layanan publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat," lanjutnya.

Melalui dukungan ini, IJTI Riau berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang konstruktif, guna mengawal proses transisi kepemimpinan di BUMD agar tetap berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)***(rls)