Riauterkini - PEKANBARU - Massa gabungan dari mahasiswa Pelalawan dan masyarakat Taman Nasional Teso Nelo (TNTN) dirikan tenda di Jalan Cut Nyak Dien. Tenda besar ini didirikan dijadikan tempat penginapan selama aksi digelar.

Mereka menyatakan akan tetap berdemo hingga berapa hari ke depan, untuk menolak relokasi kawasan TNTN yang sudah ditinggalinya.

"Kami terpaksa menginap. mendirikan tenda di Jalan ini untuk menyuarakan suara kami sampai menolak relokasi masyarakat yang telah bermukim di kawasan TNTN," kata koordinator aksi mahasiswa Pelalawan Wendri Simbolon, Senin (13/4/26).

Tuntutan penolakan relokasi ini juga disampaikan melalui baleho yang dipajangkan dalam aksi demo tersebut. Dari baleho itu dinyatakan bahwa "kami akan bertahan demi hidup kami". Ada pun untuk tuntutan masyarakat menolak relokasi. Kemudian meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk bisa memberikan kepastian keberlangsungan hidup masyarakat banyak. Kemudian meminta kepada Presiden RI menyelamatkan masyarakat sesuai amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Sebelum pendirian tenda di badan Jalan Cut Nyak Dien, sejumlah perwakilan pendemo menemui Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto. Kemudian Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, selaku Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau Irjen Herry Heriyawan serta unsur pimpinan lainya tergabung dalam Forkopimda termasuk Bupati Pelalawan Zukri Misran.

Pertemuan di ruang rapat melati di Kantor Gubernur Riau tersebut perwaklan koordinator aksi meminta kepada Plt Gubri Riau agar dapat memfasilitasi penyelesaian konflik hingga ke pemerintah pusat. Ia juga menyinggung draft kesepakatan bersama antara masyarakat dan Pemprov Riau.

Kesepakatan tersebut mencakup penyelesaian konflik secara berkeadilan, jaminan hak hidup masyarakat atas tanah, serta upaya menjaga agar tidak terjadi konflik di lapangan.

Selain itu, perwakilan pendemo juga meminta pengakuan atas keberadaan mereka yang telah lama tinggal di kawasan TNTN, termasuk perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari tindakan represif aparat.

“Relokasi tidak boleh dilakukan secara paksa. Harus melalui persetujuan masyarakat dan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan,” ujar Wandri Simbolon dalam pertemuan.

Ia menambahkan, jika relokasi menjadi solusi, maka pemerintah wajib memberikan ganti rugi yang layak, termasuk rumah, rumah ibadah, dan lahan sawit milik warga. ***(mok)