Riauterkini - JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr Syahrul Aidi Maazat Lc MA tancap gas fasilitasi kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Jepang. Tak tanggung-tanggung, tiga sektor vital sekaligus dibidik, yakni pendidikan, penempatan tenaga kerja, hingga investasi hilirisasi kelapa.

Manuver tersebut dilakukan Syahrul Aidi saat memimpin pertemuan BKSAP DPR RI bersama Pemprov Riau dan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Hadir dalam pertemuan itu Direktur Politik Kedutaan Besar Jepang Tanaka Motoyasu, Sekda Riau Syahrial Abdi, dan perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Bagi Syahrul, kerja sama dengan Jepang jangan hanya seremoni. Harus ada hasil nyata untuk anak muda Riau. Ia menegaskan, generasi muda Riau harus disiapkan sejak bangku sekolah agar mampu bersaing di pasar kerja Jepang yang kini sangat terbuka lebar.

Salah satu terobosan yang didorong Syahrul Aidi adalah penguatan pembelajaran Bahasa Jepang sejak SMA/SMK. Menurutnya, penguasaan bahasa menjadi kunci utama agar lulusan Riau tidak hanya jadi penonton.

"Kalau kita mau anak-anak Riau bekerja dan magang di Jepang, bekali dulu bahasanya sejak sekolah. Jangan dilepas tanpa persiapan," ujar Syahrul Aidi.

Ia juga mendorong skema penempatan tenaga kerja asal Riau secara sistematis dan berkelanjutan. Jika jalur Government to Government (G2G) belum memungkinkan, Syahrul membuka opsi Business to Business (B2B) dengan menggandeng perusahaan dan lembaga swasta yang kompeten.

Peluang itu disambut positif pihak Jepang. Direktur Politik Kedutaan Besar Jepang Tanaka Motoyasu mengungkap, Jepang saat ini kekurangan tenaga kerja asing dalam jumlah masif. Kebutuhan tenaga kerja Indonesia di Jepang mencapai sekitar 260 ribu orang per tahun.

"Ini peluang besar bagi Indonesia, termasuk Riau," sebut Tanaka.

Tanaka mencontohkan Provinsi Lampung yang sukses karena aktif mendorong pembelajaran Bahasa Jepang di sekolah-sekolah, sehingga pengiriman tenaga kerjanya melonjak. Sementara Riau masih terkendala minimnya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

"Kondisi ini harus segera dibenahi. LPK harus diperkuat dan ditambah agar anak Riau tidak perlu keluar daerah hanya untuk pelatihan," tegasnya.

Tak hanya soal tenaga kerja, Syahrul Aidi juga menyodorkan potensi emas Riau yang belum tergarap maksimal, yakni hilirisasi kelapa. Sebagai salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia, Riau dinilai sangat potensial jika digandeng dengan teknologi pengolahan dari Jepang.

Mulai dari sabut, tempurung hingga daging kelapa bisa diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi untuk pasar ekspor.

"Riau punya bahan bakunya, Jepang punya teknologinya. Ini kolaborasi yang saling menguntungkan," ungkap Syahrul Aidi.

Syahrul berharap pertemuan ini tidak berhenti di meja diskusi. Harus ada tindak lanjut konkret dalam bentuk program pendidikan Bahasa Jepang, penyiapan tenaga kerja, hingga realisasi investasi.

"Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Riau," pungkas Syahrul Aidi.

Sementara itu, Pemprov Riau menyatakan telah mulai menyiapkan program pembelajaran Bahasa Jepang bekerja sama dengan Japan Foundation. Program dirancang bertahap dari kelas X hingga XII SMA, sekaligus memetakan siswa yang siap untuk melanjutkan pendidikan, magang, hingga bekerja di Jepang. ***(Dan)