Riauterkini-BENGKALIS- Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026. Laporan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Wakil Bupati Bengkalis, Dr. H. Bagus Santoso, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, Senin (22/9/26), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno, didampingi Wakil Ketua II, Hendrik Firnanda Pangaribuan, serta dihadiri 24 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi DPRD menyampaikan laporan hasil reses, masing-masing Fraksi PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, PKS, PKB, Bintang Demokrasi, serta Amanat Perindo Persatuan.

Reses menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD, karena melalui kegiatan tersebut anggota legislatif menyerap secara langsung berbagai aspirasi, kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihannya.

Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah melaksanakan reses dan menghimpun berbagai masukan dari masyarakat.

Menurutnya, aspirasi yang diperoleh melalui reses merupakan bahan penting dalam memperkuat penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah agar semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat mempertimbangkan dan mengakomodir aspirasi masyarakat ke dalam program pembangunan daerah berdasarkan laporan hasil reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang telah kami serahkan,” ujar H. Misno.

Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis, Dr. H. Bagus Santoso, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas penyampaian laporan hasil reses tersebut.

Bagus menegaskan, laporan reses tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi merupakan bagian dari proses memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memastikan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat.

“Laporan reses ini kami terima dan akan segera kami tindaklanjuti bersama Ibu Bupati Bengkalis. Insya Allah, seluruh aspirasi masyarakat akan kita tampung dan menjadi perhatian dalam proses perencanaan pembangunan daerah,” ujar Bagus.

Ia menambahkan, berbagai aspirasi yang dihimpun anggota DPRD dari masyarakat akan menjadi salah satu bahan dalam menentukan prioritas pembangunan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi, pemerataan, serta keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Yang paling penting, setiap aspirasi harus kita kelola secara terukur dan diprioritaskan sesuai kebutuhan. Dengan begitu, pembangunan yang kita laksanakan benar-benar memberikan manfaat dan menjawab persoalan masyarakat,” tambahnya.

Bagus juga menekankan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sinergi tersebut, lanjutnya, menjadi kunci agar aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui proses reses dapat terhubung dengan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan.

“Pemerintah daerah bersama DPRD memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada penyampaian, tetapi dapat diproses menjadi kebijakan dan program yang tepat sasaran, sesuai prioritas dan kemampuan daerah,” pungkasnya.***(dik/rls)