Riauterkini - PEKANBARU - Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna Laoly hadir ditengah-tengah jajaran Kementerian Hukum dan HAM Riau pada Sabtu, (24/9/22) untuk memberi penguatan sekaligus menutup kegiatan rapat koordinasi evaluasi dan capaian kinerja di lingkungan Kemenkumham Riau.

Selaku pimpinan tertinggi bagi seluruh insan pengayoman, kehadiran Menkumham memberi semangat baru sekaligus motivasi terutama dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan ini, hadir pula Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam rangka penyerahan surat hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau untuk rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Teluk Kuantan.

Serah terima ini disaksikan langsung oleh Menkumham yang berharap dapat mengatasi overkapasitas yang menjadi polemik pada lapas dan rutan di Indonesia.

“Penelitian menyebutkan bahwa negara yang banyak melahirkan inovasi Kekayaan Intelektual berbanding lurus dengan kemajuan suatu bangsa. Untuk itu kita harus mendorong dan meningkatkan inovasi yang berkembang di masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum,” kata Menteri Hukum dan HAM saat memberikan penguatan.

Bentuk dukungan Menkumham terhadap peningkatan Kekayaan Intelektual diwujudkan dengan memberikan sertifikat langsung kepada 5 (lima) Penerima Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Wilayah Riau, antara lain; Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru atas ciptaan program Komputer Jempol HAM, Elvina Asnaty, atas ciptaan alat peraga model Indus Elvina Asnatu (EA) serta sertifikat merek kepada SMK Negeri 2 Pekanbaru dengan merek Clazo; PT Adinaga Sindo Jaya dengan merek Lucky Polytank Gold dan Beni dengan merek Empek-Empek Bu Tuti.

“Melalui kesempatan ini, saya mengingatkan, bahwa kita sebagai unsur pemerintah yang membidangi Hukum dan HAM harus mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM antara lain pengemban fungsi-fungsi kebijakan pembentukan hukum, penerapan hukum, pelayanan hukum dan kebijakan penegakan hukum yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan hukum," ungkap Yasona.

Semua pihak berkepentingan diminta terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Hukum dan HAM khususnya di wilayah Riau sebagai wujud tanggung jawab eksekutif dalam berkinerja dengan menjunjung tata nilai PASTI dan Berakhlak.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd Jahari Sitepu pada kesempatan ini menyampaikan laporan terkait prestasi dan capaian kinerja yang membanggakan oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Riau.

“Sembilan dari 30 satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau sudah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Artinya sudah mencapai 33% dari keseluruhan jumlah satker. Selain itu seluruh jajaran selalu berkomitmen dalam mencegah terjadinya penyelundupan narkoba ke dalam lapas dan rutan. Sampai saat ini, lapas dan rutan di Riau juga telah 12 kali berhasil melakukan penggagalan upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas/rutan,” papar Kakanwil.

Dalam rangka penanganan over kapasitas dan peningkatan kualitas layanan Warga Binaan Pemasyarakatan, lanjut kakanwil pada tahun 2022 ini sedang berlangsung pembangunan antara lain; Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi, Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, pembangunan satuan kerja baru Balai Pemasyarakatan di Kota Dumai.***(mok)