Riauterkini-PEKANBARU-Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang sukses mencapai target Universal Health Coverage (UHC) sesuai target pemerintah di atas 98 persen, yakni 99,18 persen. Namun meski target itu sudah tercapai, ternyata masih banyak peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Bumi Lancang Kuning yang teregistrasi tapi kartu kepesertaannya justru tidak aktif.

Kondisi itu tentu mempengaruhi peserta JKN yang bersangkutan dalam memperoleh kebutuhan dan pelayanan kesehatan. Menurut Deputi Direksi Wilayah II (Riau, Kepri, Sumatera Barat dan Jambi) BPJS Kesehatan, Octovianus Ramba, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya per 31 Desember 2024 lalu, penduduk di Riau sudah mencapai 6,97 juta jiwa dan dari jumlah tersebut, 99,18 persen sudah teregistrasi sebagai peserta JKN.

Dari angka itu, masih ada pula 1 kabupaten lagi yang kepesertaan JKN nya belum mencapai 98 persen, yakni Kabupaten Indragiri Hilir. Tidak sampai disitu, Octo juga mengatakan, berdasarkan capaian 99,18 persen tersebut, jumlah yang aktif kepesertaannya baru mencapai 79,25 persen atau 5,5 juta jiwa. Artinya, masih ada 19,9 persen lagi atau sekitar 1,4 juta jiwa peserta yang memiliki kartu JKN dan teregistrasi tapi kartunya atau kepesertaannya justru tidak aktif.

"Kenapa itu bisa terjadi, karena iurannya tidak terbayarkan. Oleh karena itu upaya yang sudah kami lakukan, kami BPJS Kesehatan tidak henti-hentinya berkoordinasi dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat serta seluruh stakeholder yang ada untuk mendorong keaktifan masyarakat Provinsi Riau agar kepesertaan (JKN) diaktifkan kembali," ujarnya ketika menggelar Media Gathering dengan awak media di Pekanbaru, Selasa (11/03/25).

Disamping itu, pria asal Makassar, Sulawesi Selatan tersebut menjelaskan, di 2024 lalu, BPJS Kesehatan juga telah membayarkan biaya pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) di Provinsi Riau dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 4,039 triliun. Sementara penerimaan iuran per tahun untuk Provinsi Riau hanya berjumlah Rp 2,404 triliun.

"Itulah makna dari tagline BPJS Kesehatan, dengan gotong royong semua tertolong. Betapa penting BPJS bagi kesehatan masyarakat. Kami juga sudah bekerjasama dengan 612 FKTP di seluruh Riau dan 74 FKTL di seluruh kabupaten/kota di Riau," tuturnya.

Sementara itu pada kesempatannya, mantan Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan di Manado tersebut juga menyampaikan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi, termasuk untuk mensukseskan program JKN.

"Media itu menjadi bagian terpenting dalam suatu program, apapun itu. Termasuk di JKN. Media mempunyai peran yang sangat penting untuk menyampaikan bagaimana program JKN berjalan dengan baik, bagaimana mensosialisasikan program JKN dan media juga dapat berperan membuat konten berita yang dapat menarik perhatian masyarakat," katanya.

Melalui giat Media Gathering itu pula, Octo berharap akan terjalin kolaborasi yang intens antara BPJS Kesehatan dengan seluruh wartawan di Bumi Lancang Kuning. Sehingga pemberitaan menjadi seimbang, menjadi positif dan program JKN di Pekanbaru, Riau maupun di Indonesia bisa berjalan dengan baik.***(gas)