Riauterkini - PEKANBARU - Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Isa Lahamid, menyampaikan dukungan terhadap langkah tegas Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam memutus kontrak kerja sama pengangkutan sampah dengan PT Ella Pratama Perkasa (EPP). Ia menilai keputusan tersebut sebagai solusi strategis untuk mengakhiri kisruh pengelolaan sampah yang selama ini terus berulang.

"Ini keputusan yang tepat dan harus diambil demi menyelesaikan permasalahan sampah yang tak kunjung tuntas saat dikelola oleh pihak ketiga," ujar Isa Lahamid, Minggu (8/6/2025).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, masa transisi pasca-pemutusan kontrak harus dikelola dengan perencanaan matang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru. Isa menegaskan pentingnya DLHK untuk segera menyiapkan strategi alternatif dalam proses pengangkutan dan penanganan sampah.

"DLHK harus bergerak cepat. Skema pengelolaan sampah yang terukur sangat dibutuhkan agar sampah tidak menumpuk terlalu lama dan berdampak pada kesehatan serta kenyamanan masyarakat," tegasnya.

Isa juga mengapresiasi langkah Wali Kota Pekanbaru yang menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turun tangan langsung dalam penanganan sampah. Menurutnya, sinergi antar OPD merupakan langkah positif dalam mengatasi darurat kebersihan kota.

"Kolaborasi semua OPD sangat penting. Ini adalah persoalan seluruh elemen pemerintah kota, bukan cuma DLHK," imbuhnya.

Lebih jauh, Ketua DPRD Pekanbaru itu mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam upaya penanganan sampah melalui kegiatan gotong royong di lingkungan masing-masing. Isa juga meminta warga untuk lebih bijak dalam membuang sampah selama masa transisi.

"Sampah kering yang tidak mendesak bisa disimpan sementara di rumah. Ini akan sangat membantu mengurangi beban angkut ke TPA hingga armada dan sistem baru berjalan optimal," ucapnya.

Isa menilai pola pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang. Hal ini pernah berhasil diterapkan di masa kepemimpinan Wali Kota Herman Abdullah dan kini perlu dihidupkan kembali dengan pendekatan yang lebih modern dan partisipatif.

"Pemko sedang menuju perubahan besar dalam pengelolaan sampah. Kita semua harus mendukung agar transisi ini berjalan lancar. Kendala pasti ada, tapi ini momentum pembenahan," tambahnya.

Tak hanya itu, Isa juga mendorong DLHK Pekanbaru untuk lebih transparan menyampaikan informasi perkembangan penanganan sampah kepada publik.

Hal ini menurutnya penting agar masyarakat memahami proses yang sedang berlangsung dan dapat memberikan dukungan secara aktif.

"Keterbukaan informasi dari DLHK akan membangun kepercayaan publik dan memperkuat partisipasi warga dalam menjaga kebersihan kota," tutupnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemko Pekanbaru secara resmi memutuskan kontrak kerja dengan PT Ella Pratama Prakasa (EPP), perusahaan pengangkut sampah, efektif mulai Jumat (7/6/2025).

Langkah ini diambil setelah para pekerja PT EPP melakukan aksi mogok kerja sehari sebelumnya karena upah mereka belum dibayarkan.

Pemutusan kontrak ini merupakan respons tegas Pemko terhadap serangkaian persoalan yang sudah berlangsung cukup lama.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil karena PT EPP dianggap gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja.

"Kita melihat kondisi di lapangan semakin parah. Sampah menumpuk di berbagai sudut kota, dan ini jelas mencoreng wajah Pekanbaru. Kontrak ini berbasis kinerja, dan faktanya mereka tidak mampu memenuhi itu," ujar Zulhelmi, Sabtu (8/6/2025). "**(Dan)