Riauterkini-BANGKINANG- Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ramli, secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Kabupaten Kampar. Dukungan ini selaras dengan komitmen Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, yang mendorong percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kampar.

Dalam pernyataannya, Ramli menegaskan bahwa keberadaan Program Strategis Nasional di Kampar merupakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami di DPRD, khususnya Fraksi PKB, mendukung penuh langkah Bupati Ahmad Yuzar dalam mendorong program-program strategis nasional yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Kami percaya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk percepatan pembangunan,” ujar Ramli saat ditemui di gedung DPRD Kampar, Rabu (16/7/2025).

Program Strategis Nasional yang tengah digalakkan di Kampar mencakup sektor infrastruktur jalan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan irigasi, serta pengelolaan sumber daya air. Ramli menilai bahwa proyek-proyek tersebut bukan hanya penting secara nasional, tetapi juga vital dalam menunjang kehidupan masyarakat lokal.

Ramli juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan lembaga legislatif untuk turut mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai target, transparan, dan tepat sasaran.

“Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat adalah kunci suksesnya program nasional ini. Kami siap mengawasi dan mendukung agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga Kampar,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kampar Ahmad Yuzar sebelumnya juga telah menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program-program nasional yang masuk ke Kampar sebagai bentuk dukungan nyata terhadap visi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.

Dengan dukungan lintas sektor, Kabupaten Kampar optimis mampu menjadi salah satu daerah unggulan di Riau yang berkembang secara ekonomi, sosial, dan infrastruktur dalam bingkai kebijakan nasional.(Dan)