Riauterrkini - PEKANBARU - Ribuan warga yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan kembali menggelar aksi damai menyuarakan penolakan terhadap rencana relokasi mandiri yang disebut-sebut akan dilakukan pada 22 Agustus 2025.

Aksi demo tersebut, masyarakat menegaskan komitmen mereka untuk tetap tinggal di tanah yang telah mereka huni sejak lama, sembari menanti solusi terbaik dari pemerintah. Pendemo pun menegaskan, mereka siap mati di tanahnya sendiri, yang merupakan masuk wilayah Taman Nasional Teso Nelo (TNTN).

Juru bicara aksi, Wandri Saputra Simbolon, menegaskan mereka menolak skema relokasi mandiri maupun transmigrasi lokal. Sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Riau sebelumnya. Mereka menilai bahwa relokasi bukanlah solusi, melainkan bentuk pengusiran paksa terhadap masyarakat adat dan lokal yang telah lama tinggal di kawasan itu.

“Kami siap mati di tanah kami sendiri. Kami tidak akan tinggalkan rumah dan kebun kami hanya karena sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil,” seru peserta aksi dengan penuh emosi.

Aksi yang diikuti oleh ribuan warga berdomisili di TNTN Pelalawan tersebut menyatakan aksi ini hanya bentuk soliaritas dan keprihatinan. Anggapan adanya cukong di belakang setiap aksi dibantah.

“Kami bukan cukong. Kami rakyat kecil yang hanya ingin hidup layak di tanah kami sendiri,” tegasnya.

Mesku begitu, Wandri pun menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sinyal positif dari pemerintah. Yakni tidak akan ada relokasi mandiri pada tanggal tersebut.

"Kami bisa bernapas lega untuk saat ini. Pemerintah memberikan harapan bahwa relokasi tidak akan dilakukan sebelum ada solusi terbaik. Ini jaminan langsung dari Bupati Pelalawan,” Wandri, Senin (21/7/25).

Disebutkan bahwa mereka juga menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses pendataan ulang. Namun, mereka menegaskan bahwa pendataan hanya akan diterima jika menggunakan surat resmi berkop Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Surat tersebut, menurut informasi dari pemerintah, akan dirilis secara terbuka melalui media pemerintah daerah pada 22 Agustus mendatang.

“Semua pendataan harus disertai surat resmi. Kami ingin pendataan ini transparan dan dikawal langsung oleh para pemangku kebijakan. Jangan sampai ada manipulasi atau intimidasi di lapangan,” tegas warga lainnya.

Lebih lanjut, Wandri juga menyatakan sejumlah aspirasi, termasuk permintaan agar aparat yang diturunkan ke wilayah mereka tidak membawa senjata api demi menciptakan suasana aman dan kondusif.

Seperti diketahui, kedatangan tim Satgas PKH beberapa waktu lalu ke kawasan TNTN Pelalawan berujung pengusiran oleh masyarakat. Kehadiran aparat bersenjata lengkap dinilai terlalu berlebihan. ***(mok)