Riauterkini-BENGKALIS- Setelah melalui proses hukum panjang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis akhirnya mengeksekusi satu dari lima terpidana kasus perambahan kawasan hutan seluas 153 hektar di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Eksekusi terhadap terpidana Eko Suripto dilakukan pada Rabu (15/10/25).

Eko Suripto diketahui berperan sebagai pemberi lahan dalam kasus yang menimbulkan kerusakan serius di kawasan hutan produksi terbatas tersebut. Ia berhasil diamankan di kediamannya di Dusun Sumber Makmur, Desa Tanjung Damai, Kecamatan Siak Kecil, melalui operasi gabungan tim Intel Kejari Bengkalis, Polsek Siak Kecil, dan aparat desa setempat.

“Terpidana Eko Suripto resmi kami eksekusi untuk menjalani hukuman pidana sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ungkap Kasi Intel Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim, Kamis (16/10/25).

Sementara empat terpidana lainnya — Paijo Riswandi, Suparno Hadi, Julius Jaluhu, dan Eko Purnama — hingga kini masih buron. Kejari Bengkalis menyebut telah melakukan pemantauan intensif dan mengimbau masyarakat untuk membantu memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan mereka.

“Putusan Mahkamah Agung sudah final dan mengikat. Tidak ada alasan lagi untuk menunda eksekusi terhadap para terpidana lain. Kami terus berupaya menuntaskan pelaksanaan hukuman ini,” tegas Wahyu.

Dalam perkara ini, kelima pelaku sebelumnya divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 1 bulan kurungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan itu dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis pada 26 Juni 2024, dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung (MA) setelah seluruh upaya hukum banding dan kasasi para terpidana ditolak.

Kasus ini juga menyita perhatian publik lantaran adanya alat berat Excavator Hitachi warna oranye yang digunakan untuk membuka kawasan hutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut agar alat berat tersebut dirampas untuk negara. Namun, PN Bengkalis memutuskan untuk mengembalikannya kepada pemilik bernama Saprudin, dan keputusan tersebut tetap dikuatkan hingga tingkat MA.

Proses eksekusi terhadap para terpidana sempat terkendala karena sebelumnya, pada 21 Desember 2023, Majelis Hakim PN Bengkalis memberikan penangguhan penahanan kepada kelima terdakwa. Akibatnya, setelah putusan MA keluar, JPU harus melakukan upaya pencarian dan penangkapan kembali terhadap para terpidana.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait untuk memastikan seluruh terpidana segera dieksekusi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan hutan adalah komitmen bersama,” pungkas Wahyu.***(dik)