Riauterkini – PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyampaikan keprihatinan mendalam atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau pada Senin (3/11/2025). Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP M. Arief Setiawan, sejumlah pejabat lain, serta tim sukses dan pihak rekanan.

“Terkait peristiwa yang menjadi perhatian publik ini, Pemprov Riau menyampaikan rasa prihatin yang mendalam,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, saat menghadiri rapat percepatan penurunan stunting di salah satu hotel di Pekanbaru, Selasa (4/11/25).

Syahrial menegaskan, Pemprov Riau menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK dan siap mengikuti arahan lembaga antirasuah tersebut.

“Untuk proses hukum, tentu kita mendukung langkah-langkah yang diambil KPK. Kami siap menerima petunjuk yang diberikan. Mohon doa agar Riau bisa menjadi lebih baik ke depan,” ucapnya.

Meskipun ada pejabat yang terjerat OTT, Syahrial memastikan bahwa roda pemerintahan di Provinsi Riau tidak akan terhenti. Pelayanan publik, kata dia, harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Pemerintahan harus berjalan dengan baik. Semua pelayanan masyarakat tidak boleh berhenti, dan fungsi pemerintahan harus terus berjalan. Termasuk kegiatan hari ini, rapat penurunan stunting tetap kita laksanakan. Masyarakat berharap pelayanan tidak terganggu, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Sementara Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto hingga saat ini belum terlihat ngantor. Belum diketahui dimana SF berada. *** (mok)