Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau selaku pemegang saham mayoritas meminta PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR) segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Surat bernomor 5760/800.1.13.1/Eko-BUMD/2025 itu diterbitkan di Pekanbaru pada 22 Desember 2025 dan ditujukan langsung kepada Direktur PT Sarana Pembangunan Riau. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa sifat permintaan adalah “segera”. Salinan surat tersebut juga telah beredar luas di media sosial.

Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sekaligus menegaskan posisi Pemprov Riau sebagai pemegang saham mayoritas pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Dalam surat itu, manajemen PT SPR diminta segera mengagendakan RUPS Luar Biasa dengan agenda utama pemberhentian jajaran direksi dan pengangkatan pelaksana tugas (Plt) direksi.

“Selain agenda tersebut, RUPS Luar Biasa juga membuka ruang pembahasan hal-hal lain yang dinilai perlu sesuai dengan ketentuan dan kepentingan perusahaan daerah,” demikian kutipan isi surat.

Pemprov Riau menilai langkah ini penting guna memastikan tata kelola perusahaan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepentingan pemegang saham.

Surat permintaan RUPS Luar Biasa tersebut turut ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Komisaris PT Sarana Pembangunan Riau, serta pihak terkait lainnya untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut.

Sebagai informasi, jajaran direksi PT SPR baru ditetapkan pada Agustus 2025. Ida Yulita Susanti ditunjuk sebagai Direktur Utama. Namun, di bawah kepemimpinan tersebut, PT SPR sempat berpolemik dengan anak perusahaannya, PT SPR Trada, yang berujung pada perombakan total jajaran direksi anak perusahaan.

Belakangan, PT SPR Trada kembali menjadi sorotan setelah diberitakan merumahkan puluhan karyawan dengan alasan kondisi kas perusahaan yang kosong. ***(mok)