Riauterkini-BENGKALIS- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis memperkuat komitmen pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan dengan melakukan koordinasi langsung ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bengkalis, Selasa (27/1/26).
Kunjungan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Bengkalis bersama jajaran pejabat struktural, dan diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Koordinasi ini menjadi langkah konkret dalam menindaklanjuti penguatan program prioritas (Proksi) Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, khususnya pada aspek pemenuhan hak pendidikan di dalam lapas.
Fokus utama pembahasan adalah rencana pembentukan dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau sekolah paket di lingkungan Lapas Bengkalis. Program ini ditujukan bagi narapidana dan anak binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal, agar tetap memperoleh akses pendidikan yang setara selama menjalani masa pidana.
Langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa warga binaan berhak memperoleh pendidikan guna meningkatkan kualitas intelektual dan keterampilan sebagai bekal reintegrasi sosial setelah bebas nanti.
Selain itu, pertemuan juga membahas sinkronisasi data calon peserta pendidikan kesetaraan, mekanisme pembelajaran, hingga dukungan teknis dari Dinas Pendidikan terkait proses penilaian dan penerbitan sertifikat kelulusan.
Dalam kegiatan ini, Kalapas Bengkalis didampingi oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Kasubsi Registrasi, serta staf Bimaswat. Kehadiran jajaran teknis tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan perencanaan program sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di masing-masing instansi.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis itu berjalan aman, lancar, dan penuh semangat kolaborasi. Sebagai tindak lanjut, jajaran pembinaan di Lapas Bengkalis segera diperintahkan menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang dibutuhkan agar program dapat segera direalisasikan.
Hasil koordinasi ini juga telah dilaporkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penguatan sinergi lintas sektor dalam pembinaan warga binaan.
Melalui program pendidikan kesetaraan ini, Lapas Bengkalis berharap dapat menciptakan warga binaan yang lebih siap kembali ke masyarakat, memiliki keterampilan, serta mampu bersaing secara positif setelah bebas dari masa pidana.***(dik/rls)