Riauterkini - TELUKKUANTAN - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Dr. H. Suhardiman Amby, menyatakan akan melakukan kajian mendalam terkait penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2024 serta Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Harian (PDH) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Bupati, dengan telah disahkannya Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kabupaten Kuansing kini memiliki landasan kuat dalam mengembangkan dan mempertahankan kearifan lokal (local wisdom).

Salah satu bentuk konkret yang tengah dipertimbangkan adalah tetap diberlakukannya penggunaan Batik Kuansing bagi ASN setiap hari Kamis. Dengan lahirnya Perda MHA, Kuansing memiliki kearifan lokal yang harus dijaga dan dikembangkan.

Oleh karena itu, dimungkinkan Kuansing tetap menggunakan Batik Kuansing pada hari Kamis sebagai identitas daerah, tidak mengunakan Pakaian Korpri tiap Kamis,sebagaimana kebijakan Pemerintah Pusat itu.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan hanya soal pakaian dinas, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha dan pengrajin batik lokal.

"Harapannya tentu ekonomi masyarakat terus bergeliat. Pengusaha batik Kuansing bisa tumbuh dan berkembang. Kita akan mengoptimalkan seluruh ASN dan pegawai yang ada, termasuk di lingkungan sekolah, untuk menggunakan Batik Kuansing sebagai wujud local wisdom kita," tambahnya.

Pernyataan tersebut dilontarkan Bupati Kuansing menanggapi pertanyaan wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kuansing tentang Pengesahan Perda Masyarakat Hukum Adat, yang berlangsung di Gedung DPRD Kuansing, Rabu (28/1/2026) petang.

Pada kesempatan itu, Bupati didampingi Ketua DPRD Kuansing, H. Juprizal, SE, MSi, serta dihadiri sejumlah Ninik Mamak, tokoh adat, anggota DPRD, unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya, yang turut menyaksikan momentum penting bagi penguatan adat dan budaya di Kabupaten Kuantan Singingi.* (Jok)