Riauterkini - PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto terus menggencarkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyisir ratusan ribu kendaraan yang menunggak pajak di Kabupaten Kampar, yang menyimpan potensi pendapatan hingga puluhan miliar rupiah.

Strategi tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota dengan menyerahkan data kendaraan penunggak pajak secara langsung kepada pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti bersama.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kampar, Kamis (11/6/26), SF Hariyanto mengungkapkan bahwa pihaknya membawa data lengkap kendaraan yang masih menunggak pajak di wilayah tersebut. "Hari ini kami datang bersama rombongan memberikan data dan informasi terkait kendaraan yang menunggak pajak di Kabupaten Kampar. Alhamdulillah, pada 2024 lalu bagi hasil pajak kendaraan untuk Kampar mencapai Rp70 miliar," kata SF Hariyanto.

Menurutnya, penerapan kebijakan opsen pajak telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Bahkan, penerimaan yang diterima Kabupaten Kampar meningkat menjadi Rp110 miliar.

"Dengan adanya opsen pajak, Kampar memperoleh Rp110 miliar. Artinya ada tambahan atau barokah sebesar Rp39 miliar dibandingkan sebelumnya. Namun, masih ada potensi besar yang harus kita gali bersama," ujarnya.

SF Hariyanto menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Riau, terdapat sekitar 500 ribu kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 228 ribu kendaraan tercatat menunggak pajak dengan potensi penerimaan mencapai sekitar Rp60 miliar.

"Terdapat lebih kurang 500 ribu kendaraan di Kampar, namun sebanyak 228 ribu kendaraan masih menunggak pajak. Nilai potensi yang bisa diperoleh mencapai sekitar Rp60 miliar," jelasnya.

Melihat besarnya potensi tersebut, SF Hariyanto menerapkan strategi jemput bola dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Kampar aktif menyosialisasikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat.

"Kami minta kepada Bapak Bupati dan seluruh OPD untuk bersama-sama membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat kembali diingatkan untuk membayar pajaknya," tegasnya.

Menurut SF Hariyanto, peningkatan kepatuhan wajib pajak akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan daerah. Bahkan, jika separuh dari total tunggakan berhasil ditagih, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

"Kalau potensi ini dibayar 50 persen saja, tentu bisa dimanfaatkan untuk membangun jalan semenisasi dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Kuncinya adalah kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten," katanya.

Tak hanya mengandalkan aparatur pemerintah, SF Hariyanto juga mendorong keterlibatan organisasi kemasyarakatan hingga Tim Penggerak PKK untuk mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya taat pajak.

"Kami berharap tim PKK hingga tingkat RT dan RW dapat ikut mengingatkan masyarakat agar membayar pajak kendaraan. Jika semua bergerak bersama, maka kesadaran taat pajak akan semakin meningkat," pungkasnya.

Langkah penyisiran kendaraan mati pajak ini menjadi salah satu strategi konkret Pemprov Riau di bawah kepemimpinan SF Hariyanto untuk mengoptimalkan potensi PAD yang selama ini belum tergarap maksimal. Selain meningkatkan penerimaan daerah, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.***(mok)