Riauterkini-SIAK - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak Indra Gunawan menyebutkan, masyarakat ingin ada pemerataan pembangunan di setiap daerah.

Hal itu disampaikan Indra, karena dari hasil reses tahap II yang diselenggarakan oleh 40 anggota DPRD Siak bulan Januari akhir lalu, hampir rata-rata aspirasi masyarakat minta pembangunan secara pemerataan.

Selain pemerataan pembangunan, yang banyak ditampung anggota DPRD saat reses adalah infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, aspirasi masyarakat ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Secara garis besar masyarakat kita masih menginginkan pemerataan pembangunan dari semua sektor, berbeda daerah berbeda pula permasalahannya, aspirasi ini semua kita serap dan kemudian bisa ditindaklanjuti untuk diprioritaskan pembangunan dan peningkatannya bisa terealisasi di tahun anggaran berikutnya," kata Indra.

Dia menyebut, beberapa daerah di Siak masih membutuhkan infrastruktur seperti jalan dan air bersih, hal ini mesti ditanggapi serius sebab itu kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

"Ya kita pemerintah tetap komitmen dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Ke depan ini yang menjadi perhatian pemerintah bagaimana merealisasikan apa yang diinginkan masyarakat," kata politisi Golkar itu.

Indra menyampaikan, pada lembaga pendidikan masyarakat ingin fasilitas sekolah di daerah margin perlu ditambah dan diperbaiki, artinya kesejahteraan pendidikan dirasakan masih belum maksimal.

Dia juga meminta pendistribusian dana 20 persen pendidikan harus tepat sasaran, termasuk soal dana kesejahteraan guru baik PNS maupun non-PNS. Kemudian pemenuhan fasilitas untuk sekolah di daerah pedalaman terpencil dan sekolah yang keadaanya hampir rusak, anak-anak terlantar yang memiliki keinginan kuat untuk meneruskan sekolah tapi tidak mampu membayar.

"Pemenuhan anggaran negara untuk meningkatkan kebutuhan pendidikan khususnya bagi lembaga pendidikan harus diperhatikan lagi, sehingga diharapkan bisa bersama-sama dapat mencapai tujuan pendidikan nasional secara komprehensif," katanya.

Indra mengatakan, menyimak apa yang telah disampaikan oleh masing-masing Juru Bicara (Jubir) mengenai hasil reses II per dapil, jumlah permintaan item cukup banyak. Untuk mengabulkannya pemerintah juga perlu menyesuaikan dengan kekuatan anggaran yang dimiliki daerah.

"Jika tahun anggaran 2025 belum bisa terpenuhi semua, tetap akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya," tutupnya.***(Infotorial DPRD/adji)