Riauterkini - PEKANBARU - Mantan anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Aldiko Putra, resmi menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Gugatan ini ditujukan untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor Kpts. 316/IV/2025 tertanggal 17 April 2025, yang menjadi dasar pemberhentiannya sebagai anggota dewan.

Kuasa hukum Aldiko Putra, Shelfy Asmalinda SH MH, menyampaikan langkah tersebut pada Jumat (2/5). Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memperjuangkan hak-hak konstitusional kliennya.

"Dalam waktu dekat, kami akan menempuh jalur hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Kami serius menghadapi persoalan ini,” ujar Shelfy.

Tidak hanya menggugat SK Gubernur, tim kuasa hukum juga berencana mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam proses Penggantian Antarwaktu (PAW) yang dinilai kontroversial. Sebelumnya, pada Rabu (30/4), Aditya Permana telah dilantik sebagai pengganti Aldiko.

Menanggapi gugatan tersebut, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi, menegaskan bahwa proses PAW anggota legislatif dilakukan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Riau memproses usulan partai politik sesuai ketentuan. Mulai dari DPRD Kabupaten yang mengusulkan ke KPU, kemudian bupati ke gubernur. Gubernur memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menerbitkan SK PAW.

"Justru akan keliru jika Gubernur tidak memprosesnya,” jelas Yan.

Ia juga menambahkan bahwa dinamika internal partai yang menyebabkan pemberhentian Aldiko merupakan ranah sengketa partai politik, yang semestinya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai atau lembaga serupa.

Lebih lanjut Yan juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau menghormati langkah hukum yang ditempuh Aldiko Putra.

“Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kami optimis menghadapi gugatan ini,” tegas Yan.

Kasus ini menambah daftar sengketa politik dan hukum terkait PAW anggota legislatif di daerah, yang kerap memunculkan perdebatan antara aspek hukum formal dan dinamika internal partai politik. ***(mok)