Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota dengan Pemprov Riau dalam penyusunan produk hukum daerah.

Demikian dikatakan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi, Kamis (14/8/25). Menurut Yan, pentingnya sinergitas tersebut setelah menyikapi polemik di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, terkait terbitnya Peraturan Bupati tentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu protes masyarakat.

"Selama ini sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemprov Riau sudah berjalan baik. Setiap permohonan pembentukan produk hukum daerah selalu difasilitasi, baik dari aspek yuridis formal maupun substansi yang terkandung di dalamnya. Pentingnya sinergitas jangan sampai terjadi seperti di daerah lain," kata Yan.

Dijelaskan Yan, Pemprov Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, memiliki peran aktif dalam pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian juga tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pemprov Riau berharap hubungan kolaboratif dan koordinatif antara bupati/wali kota dengan gubernur tetap dipertahankan. Menurutnya, langkah ini penting untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan berkeadilan. Sehingga dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat.

Seperti diketahui, kenaikan PBB di berbagai daerah di Indonesia telah menuai polemik di masyarakat. Salah satunya Kabupaten Pati Jawa Tangah yang mencapai 250 persen. Kenaikan PBB juga terjadi di Riau, salah satunya Pekanbaru yang mencapai 300 persen. ***(mok)