Riauterkini - PEKANBARU - Dinamika kontestasi pemilihan Calon Ketua Umum KONI Provinsi Riau masa bakti 2026–2030 semakin memperlihatkan aroma politik olahraga yang kental. Di tengah proses penjaringan dan penyaringan resmi yang sedang berlangsung oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI Riau, manuver pencabutan dan pengalihan dukungan mulai mencuat ke ruang publik.

Kabar terbaru menyebutkan tiga KONI kabupaten — Bengkalis, Rokan Hulu, dan Indragiri Hilir — menarik dukungan yang sebelumnya diberikan kepada bakal calon Iskandar Hoesin. Dukungan tersebut disebut-sebut langsung dialihkan kepada bakal calon lainnya, Edi Basri, yang juga tengah bersaing merebut kursi Ketua Umum KONI Riau.

Jika informasi ini benar, maka peta kekuatan dukungan bakal calon pun berpotensi berubah signifikan. Manuver ini memunculkan spekulasi adanya konsolidasi politik di balik layar, seiring semakin dekatnya tahapan verifikasi administrasi yang akan menentukan siapa saja calon yang lolos ke tahap berikutnya.

Namun, Tim TPP KONI Riau menegaskan bahwa hingga saat ini seluruh isu pencabutan dukungan tersebut masih sebatas kabar yang belum bisa diverifikasi secara resmi.

Tim TPP yang diketuai oleh Khairul Fahmi dari unsur KONI Provinsi Riau dan beranggotakan Yudhi Muis Syarif, Agusman Sikumbang, Riko Bakhtiar, serta Yasir selaku Ketua KONI Kota Pekanbaru, memastikan bahwa seluruh proses tetap berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

“Dalam pedoman yang kami susun dan umumkan ke publik, tidak ada mekanisme pencabutan dukungan. Yang diatur adalah syarat minimal dukungan bagi bakal calon,” ujar Khairul Fahmi kepada awak media. Menurutnya, setiap bakal calon wajib mengantongi setidaknya empat dukungan KONI kabupaten/kota serta 18 dukungan sah dari Pengprov cabang olahraga. TPP juga memberikan peringatan tegas terkait praktik dukungan ganda.

“Kalau ada KONI kabupaten/kota atau Pengprov cabor yang memberikan dua dukungan kepada lebih dari satu bakal calon, maka dukungan tersebut otomatis tidak sah dan dianggap gugur,” tegasnya.

Pernyataan ini secara tidak langsung memperlihatkan betapa rawannya praktik tarik-menarik dukungan dalam kontestasi KONI Riau. Tanpa mekanisme pencabutan resmi, setiap perubahan posisi dukungan berpotensi menjadi sengketa administratif jika tidak dibuktikan dengan dokumen yang sah.

TPP sendiri mengaku belum menerima berkas dukungan dari seluruh bakal calon sehingga belum dapat memastikan kebenaran isu pengalihan dukungan tersebut.

“Penyerahan dan Verifikasi administrasi baru akan dimulai pada Senin, 2 Februari 2026. Sampai saat itu, kami belum bisa menyimpulkan siapa mendukung siapa dan dukungan mana yang sah atau gugur,” jelas Khairul Fahmi.

Di sisi lain, manuver politik dukungan ini dinilai sejumlah pengamat olahraga sebagai indikasi semakin kerasnya pertarungan menuju pucuk pimpinan KONI Riau. Dukungan yang berpindah arah tidak semata soal administrasi, tetapi mencerminkan lobi-lobi intens antar kekuatan olahraga daerah.

Kondisi ini juga membuka peluang terjadinya strategi “menggugurkan” lawan melalui praktik dukungan ganda yang berujung tidak sah, sebuah taktik yang kerap muncul dalam kontestasi organisasi olahraga di berbagai daerah.

Meski demikian, Tim TPP menegaskan komitmennya menjaga netralitas dan profesionalitas.

“Kami akan bekerja sesuai tupoksi, independen, dan tidak terpengaruh dinamika politik yang berkembang. Tujuan utama adalah menghadirkan pemimpin KONI Riau yang mampu membawa kemajuan besar olahraga di Bumi Lancang Kuning,” pungkas Khairul Fahmi.

Dengan suhu politik yang terus memanas dan manuver dukungan yang mulai terbuka ke publik, kontestasi Ketua Umum KONI Riau 2026–2030 diprediksi bakal berlangsung ketat dan sarat strategi hingga detik-detik penetapan calon resmi. ***(rls)