Riauterkini-BOGOR-Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala daerah, unsur Forkopimda, serta pimpinan kementerian dan lembaga se-Indonesia.

Kapolres Rokan Hilir hadir bersama jajaran pimpinan daerah Kabupaten Rokan Hilir, di antaranya Bupati Rohil H. Bistamam, Wakil Bupati Jhonny Charles, BBA, MBA, Dandim Rohil Letkol Inf Diki Apriadi, S.Hub.Int, Kajari Rohil Khairdir, S.H., M.H., Ketua DPRD Rohil Ilhami, S.Tr.Keb., Sekda Rohil H. Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., serta pimpinan instansi terkait lainnya.

Rakornas diawali dengan laporan Menteri Dalam Negeri, kemudian dilanjutkan dengan pengarahan Presiden RI sekaligus pembukaan resmi Rakornas yang ditandai dengan pemukulan gong. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi nyata antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program prioritas nasional guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sejumlah agenda strategis dibahas dalam Rakornas tersebut, antara lain kebijakan ekonomi nasional, investasi terpadu, swasembada pangan, subsidi energi, hilirisasi industri, pembangunan kampung nelayan, Program Makan Bergizi Gratis, serta peran TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mendukung dan mengawal program strategis Presiden.

Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni menegaskan bahwa Polri siap mendukung penuh program prioritas Presiden, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan, melakukan pengawasan, serta memastikan setiap program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran di daerah.

Rakornas Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan visi dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menegaskan komitmen seluruh aparatur pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.***(Rls/Bud)