Riauterkini-SIAK - Bagian Hukum Setdakab Siak, menggelar sosialisasi terkait perda Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) dan ranperda Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Siak, serta memfasilitasi dialog, untuk menerima masukkan dari pihak terkait, agar dimasukkan di dalam penyusunan produk hukum daerah tahun anggaran 2024.

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung selama dua hari, 14-15 Mei di ruang Sri Indrapura kantor Bupati Siak.

Kabag Hukum Setdakab Siak Asrafli menjelaskan, dua pokok yang disosialisasikan, di hari pertama terkait produk hukum perda 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, dan hari kedua pembahasan tentang Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Siak.

Pada pertemuan ini bagian hukum banyak mendapat masukkan baik dalam penyusunan perda maupun ranperda, yaitu perda retribusi parkir dan LAMR Siak, yang diharapkan dapat menonjolkan kearifan lokal siak.

“Kegiatan ini berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi kepala daerah, dalam rangka untuk memberikan penyebarluasan produk hukum daerah,” katanya.

Diharapkan, produk hukum yang dibahas ini bisa menjadi produk hukum yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah sendiri.

Tujuan sosialisasi ini katanya, untuk menerima masukkan dan informasi, agar hasil produk hukum lebih sempurna.

“Ini sesuai apa yang dicanangkan visi misi kabupaten, dalam rangka bagaimana Siak menjadi pusat budaya Melayu, baik di internasional maupun di Siak itu sendiri,” terangnya.

Di dalam sosialisasi itu, menjadi narasumber adalah bagian perundang-undangan dan hukum pemprov Riau Mulkan Risman dan tim penyusunan naskah akademik LAMR Siak akademisi syafruddin syukur dari UIR.***(Adji)