Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
Gugat PT. AA ke PN Telukkuantan, LSM Suluh Kuansing Minta Negara Jangan Sampai Kalah dari Mafia Lahan

Riauterkini - TELUKKUANTAN - LSM Suluh Kuansing, tidak main - main menggungat PT. Adimulya Agrolestari (PT. AA) ke Pengadilan Negeri Telukkuantan, terkait dugaan kepemilikan lahan di luar HGU seribu hektar serta pembangunan lahan dalam kawasan Hutan Produksi Konservasi (HPK).

LSM yang pernah membongkar skandal - skandal kasus besar di Kuansing ini, dalam waktu dekat segera mendaftarkan gugatan ke PN Telukkuantan, setelah melengkapi draf, berupa bukti - bukti dugaan kecurangan PT. AA selama puluhan tahun beroperasi di Kuantan Singingi.

"Draf gugatan sudah lengkap, dalam waktu dekat segera kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Telukkuantan," ujar Ketua LSM Suluh Kuansing, Nerdi Wantomes, SH Senin (20/1/2025) di Telukkuantan.

Nerdi menyebutkan, poin utama gugatan yang akan didaftarkan, yakni dugaan kepemilikan lahan di luar HGU seribu hektar lebih kurang serta pembangunan kebun dalam kawasan HPK.

Dua poin ini menurutnya sangat urgen karena melanggar ketentuan perundang - undangan. Untuk itu, dirinya berharap gugatan ini benar - benar menjadi perhatian serius penegak hukum.

Ia berharap Negara benar - benar hadir atas dugaan skandal kecurangan PT. AA menguasai lahan di luar HGU dan dalam kawasan HPK ini.

"Negara jangan sampai kalah oleh mafia lahan, yang merugikan Negara. Apalagi lahannya mencapai ribuan hektar," katanya.

Langkah ini menurutnya, sejalan dengan semangat Kejagung RI, melalui, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Reda Manthovani, lewat Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penertiban Kawasan Hutan (RPerpres PKH) dalam Zoom Meeting 10 Januari 2025 lalu.

Hal ini, bertujuan, untuk optimalisasi pengenaan sanksi administratif serta percepatan penyelesaian permasalahan tata kelola lahan dan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di kawasan hutan yang berpotensi hilangnya penguasaan Negara atas kawasan tersebut.

Sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-XIII/2015, kelengkapan administratif berupa Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tidak dipersyaratkan untuk dipenuhi secara kumulatif.

Setelah terbitnya putusan a quo, maka kedua persyaratan di atas harus dipenuhi secara kumulatif. "Ini yang dipaparkan JAM - Inteijen Prof. Reda baru - baru ini," kata Nerdi.

Seiring dengan itu, akan dilakukan penyesuaian dalam regulasi Undang Undang yang tercantum dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang Undang Cipta Kerja.

Serta diberlakukan juga Pasal 110 Undang Undang Cipta Kerja, dalam Pasal 110B, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut dan menguasai kembali keseluruhan lahan sawit yang tidak memenuhi standar legalitas.

  Terkait RPerpres PKH ini, sebut Nerdi, JAM-Intelijen dalam RPerpres itu, menyebutkan telah dibagi bentuk-bentuk penertiban kawasan hutan, yaitu penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset di kawasan hutan.

  Bahwa klasterisasi didasarkan pada objek kawasan hutannya, yaitu Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung, serta Kawasan Hutan Produksi.

Jika pelaku perusahaan tidak memenuhi persyaratan perizinan, akan dikenakan denda dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dengan ketentuan berpotensi dilakukan penguasaan lahan kembali oleh pemerintah.

Kesempatan ini, JAM-Intelijen katanya, mengimbau kepada seluruh personel intelijen di daerah untuk memahami muatan dan klasterisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penertiban Kawasan Hutan dengan cermat.

  “Saya berharap saudara sekalian mempelajari dan memahami hal-hal yang sudah dipaparkan agar dapat melaksanakan beberapa hal terkait verifikasi kesesuaian data dengan klasterisasi objek," pintanya. "Itu himhauan JAM - Intelijen," ujar Nerdi.

Lanjut Prof. Reda, sambung Nerdi, Rekapitulasi objek secara berjenjang, dan pemberian saran tindak terkait jenis sanksi yang akan diterapkan berdasarkan klasterisasi objek penertiban kawasan hutan.*** (Jok)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman: Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke-56 Inhil, Bukan Hiburan Semata tapi Media Syiar Islam

Bupati Herman Nilai Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke 56 Inhil, Bukan Sekadar Hiburan Semata Tapi Menjadi Media Syiar Islam.

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan

Bupati Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Diikuti 3.048 Peserta dari 20 Kecamatan, Bupati H. Herman Bersama Ketua TP PKK Lepas Pawai Ta'aruf MTQ Ke-56 Inhil

Diikuti 3.048 Peserta dari 20 Kecamatan Bupati H. Herman Bersama Ketua TP PKK Lepas Pawai Ta'aruf MTQ Ke-56 Inhil

Galeri
Minggu, 25 Oktober 2026

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda ke XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Advertorial
Rabu, 18 Nopember 2026

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir

Berita Lainnya

Rabu, 18 Nopember 2026

PGN Perkuat Kedekatan dengan Pelanggan Kecil di Pelalawan melalui Program “Growing Together with Gas Kita”


Rabu, 18 Nopember 2026

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir


Rabu, 18 Nopember 2026

Police Go to School, Satlantas Pelalawan Edukasi Pelajar SMAN 1 Pangkalan Kerinci Tertib Berlalu Lintas


Rabu, 18 Nopember 2026

Pertamina Patra Niaga dan Unri Asah Keterampilan Warga Olah Ekowisata Mangrove


Rabu, 18 Nopember 2026

Plt Bupati Muklisin Apresiasi Dedikasi AKBP Hidayat Perdana, Sambut AKBP Rooy Noor sebagai Kapolres Kuansing


Rabu, 18 Nopember 2026

Dugaan Penerimaan Uang Suap, Bupati Non Aktif Kuansing Segera Diadili


Rabu, 18 Nopember 2026

Tinjau Langsung Pilkades, Bupati Pelalawan Sampaikan Pesan Ini


Rabu, 18 Nopember 2026

LP-KPK Gugat Mantan Gubri Rusli Zainal Terkait Status Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji - Unilak


Rabu, 18 Nopember 2026

Dukung Quick Wins Kapolri, Kapolsek Tanah Putih Duduk Bersama Warga Cempedak Rahuk Bahas Kamtibmas


Rabu, 18 Nopember 2026

Agung Nugroho Siapkan Umrah Gratis untuk Ratusan Warga pada 2027, Ini Kriteria Penerimanya


Rabu, 18 Nopember 2026

Pulau Bengkalis Bergantung PLTD, Wabup Bagus Desak PLN Percepat Kabel Bawah Laut


Rabu, 18 Nopember 2026

Nenek 70 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos


Selasa, 17 Nopember 2026

Tingkatkan Kemandirian Nelayan dan Tembus Pasar Global, Bupati Rohil Hadiri Peresmian SPBUN Pertama dan Pelepasan Ekspor ke Malaysia


Selasa, 17 Nopember 2026

Perkuat Implementasi Satu Data Indonesia, Kadis Kominfoss Kuansing Konsultasi ke BPS


Selasa, 17 Nopember 2026

Satpol PP Pekanbaru Bongkar 13 Bangunan Liar di Air Hitam, 120 Personel Dikerahkan


Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah


Selasa, 17 Nopember 2026

Golkar Pelalawan Matangkan Musda Ke-VI, Tinggal Cetak Baliho


Selasa, 17 Nopember 2026

Bidpropam Polda Riau Periksa 8 Personel Polres Pelalawan


Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah


Selasa, 17 Nopember 2026

Tabligh Akbar Polres Pelalawan Bersama UAS, Polisi dan Masyarakat Satukan Hati Menanam Kebaikan