Riauterkini - PEKANBARU - Di tengah skeptisisme publik terhadap janji-janji politik pasca pemilu, sebuah langkah konkret diambil oleh Dr Hj Karmila Sari, S.Kom MM. Anggota Komisi X DPR RI ini berhasil membawa program beasiswa pendidikan untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau.

Program beasiswa ini mencakup jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di bidang pendidikan. Salah satu sektor krusial dalam pembangunan.

Inisiatif tersebut mendapat apresiasi dari akademisi dan pengamat politik pemerintahan, Assoc. Prof Dr Panca Setyo Prihatin. Menurutnya langkah Karmila sebagai bentuk nyata keberhasilan wakil rakyat dalam mengalirkan anggaran pusat ke daerah pemilihan.

“Tidak mudah membawa program pusat ke daerah, apalagi di tengah keterbatasan anggaran dan rasionalisasi kegiatan. Ini kontribusi nyata yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Panca, Sabtu (19/4/25).

Panca juga menyoroti respons cepat Bupati Rokan Hilir, H Bistamam, yang langsung menyambut baik program tersebut. Ia menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif ini merupakan kunci keberhasilan implementasi program.

“Kolaborasi seperti ini membuka peluang lebih besar bagi masyarakat daerah untuk menikmati program-program strategis dari pusat. Ini bukti bahwa kesamaan visi antara wakil rakyat dan kepala daerah mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dan berpihak pada masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, fenomena serupa mulai terlihat di berbagai daerah lainnya pasca pelantikan kepala daerah baru. Banyak kepala daerah menunjukkan semangat untuk menuntaskan permasalahan mendasar dan merealisasikan janji kampanye.

“Contoh program beasiswa di Rohil menunjukkan bahwa ketika komunikasi antara pusat dan daerah berjalan baik, serta ada komitmen dari kedua belah pihak, maka hasilnya akan langsung dirasakan masyarakat,” ungkap dosen Magister Ilmu Pemerintahan UIR tersebut.

Panca menekankan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti pentingnya koordinasi dan komunikasi berkelanjutan antar level pemerintahan. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengawal kinerja para wakilnya, agar tidak hanya menjadi objek politik lima tahunan.

“Dengan adanya contoh konkret seperti ini, masyarakat diharapkan semakin sadar bahwa partisipasi aktif mereka penting untuk menjaga akuntabilitas wakil rakyat. Politik yang berpihak pada rakyat harus menjadi norma, bukan pengecualian,” tutupnya. ***(mok)