Riauterkini-SIAK - Bupati Siak Afni Zulkifli membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik hak hutan dan tanah, Rabu (20/8/2025).

Pembentukan ini sebagai langkah strategis dalam menangani persoalan konflik lahan dan hutan di wilayah Kabupaten Siak.

Pembentukan tim ini juga melibatkan lima unsur utama dalam suatu sistem atau kegiatan, yaitu pemerintah akademisi, dunia usaha, dan media dan masyarakat.

Langkah ini guna mewujudkan 17 program prioritas Bupati Siak, di poin pertama yakni penyelesaian konflik pertanahan/agraria dan pemenuhan hak rakyat atas tanah secara adil di wilayah Kabupaten Siak.

Menurut Afni, pembentukan tim tersebut menjadi tonggak penting dalam mewujudkan penyelesaian konflik lahan secara adil, transparan, dan berlandaskan hukum melalui kearifan lokal.

"Setelah terbentuknya tim ini akan dibuka sekretariat atau rumah aduan masyarakat dan akan dilakukan verifikasi oleh kelompok kerja nantinya," ujar Bupati Afni di Kantor Bupati Siak, di kompleks perkantoran tanjung agung.

Tim akan melakukan investigasi secara mendalam, melibatkan semua unsur untuk menganalisis dan berkoordinasi.

“Selain itu kami juga telah membuka rumah dinas bupati sebagai Rumah Rakyat untuk silaturahmi, koordinasi, saran dan kritikan maupun curahan hati masyarakat,” katanya.

Rakor Forkopimda itu, juga diikuti Wakil Bupati Syamsurizal, Forkopimda, pimpinan OPD, para camat, penghulu, pihak swasta dan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Bupati Afni juga menegaskan, penyelesaian konflik lahan akan dilakukan secara adil dan sesuai aturan.

Ia mencontohkan, jika ada lahan di kawasan hutan yang ditanami sawit setelah 2020 lalu diperjualbelikan, maka yang salah adalah pihak penjual maupun pembeli.

"Jangan disalah artikan, sayang rakyat bukan berarti membiarkan pelanggaran. Kita negara hukum. Tim ini hadir agar penyelesaian benar-benar adil, bukan berpihak pada kelompok tertentu," tegasnya.

Pembentukan tim ini juga mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha kehutanan dan Asosiasi dari kalangan perusahaan, sebab korporasi ini juga kebingungan kemana harus menyalurkan bantuan ataupun aduan ketika ada konflik lahan dengan masyarakat.

"Kita meminta dukungan penuh dari NGO serta media supaya ada langkah percepatan penyelesaian konflik dan mensosialisasikannya kepada masyarakat,” tutup  Afni.***(Adji)