Riauterkini-BENGKALIS– Upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk tahanan yang tengah menjalani proses hukum, kembali diwujudkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selasa (26/8/25), Bupati Bengkalis Kasmarni meresmikan ruang rawat inap khusus tahanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis.

Dalam sambutannya, Kasmarni menegaskan bahwa pembangunan ruang rawat inap tahanan ini merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Negara menjamin hak kesehatan setiap orang tanpa terkecuali, termasuk tahanan. Dengan adanya ruang rawat inap ini, pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan lebih baik, namun tetap memperhatikan aspek keamanan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kasmarni.

Bupati perempuan pertama di Riau itu menambahkan, fasilitas yang diresmikan tidak hanya berfungsi untuk pelayanan medis, tetapi juga dirancang dengan sistem pengamanan ketat sesuai standar APH. Hal ini diharapkan mampu memastikan proses hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak dasar tahanan.

Direktur RSUD Bengkalis, dr. Azahari Effendi, mengungkapkan ruang rawat inap tahanan sudah dilengkapi sarana dan prasarana sesuai standar kesehatan sekaligus pengamanan.

“Kami siap memberikan pelayanan terbaik dengan tetap berkoordinasi bersama APH dalam pengawasan tahanan selama perawatan,” ujarnya.

Peresmian berlangsung khidmat ditandai dengan penandatanganan prasasti, pemotongan pita, serta peninjauan langsung ke ruang rawat inap oleh Bupati Kasmarni bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pejabat terkait.

Tak hanya itu, acara juga dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama RSUD Bengkalis bersama Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, hingga Bea Cukai Bengkalis, sebagai komitmen bersama meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang bersinergi dengan penegakan hukum.

Dengan hadirnya fasilitas baru ini, RSUD Bengkalis diharapkan semakin optimal memberikan layanan kesehatan yang adil dan inklusif, sekaligus memperkuat prinsip bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan, tanpa terkecuali.***(dik/rls)