Riauterkini-BANGKO PUSAKO-Polsek Bangko Pusako Polres Rokan Hilir berhasil mengungkap dugaan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.

Kasus ini terungkap setelah adanya laporan polisi dengan Nomor: LP/B/31/VIII/2025/SPKT/POLSEK BANGKO PUSAKO/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU, tertanggal 24 Agustus 2025. Adapun pasal yang disangkakan kepada pelaku adalah Pasal 81 Jo 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Kapolsek Bangko Pusako Polres Rokan Hilir,Iptu Bahagia Ginting, SH, Saat di konfirmasi Riauterkini.com melalui Kanit Reskrim Aiptu Juli Parulian, SH menjelaskan, kasus ini bermula saat pada Kamis, 21 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 WIB, pelapor curiga perut korban membesar seperti sedang hamil. Pelapor kemudian membeli tespek dan hasilnya menunjukkan positif hamil.

“Pelapor selanjutnya membawa korban ke bidan dan hasil pemeriksaan medis menyatakan korban memang dalam keadaan hamil. Setelah didesak, korban akhirnya mengaku bahwa dirinya disetubuhi oleh terlapor,” ujar Kanit Reskrim.

Berdasarkan pengakuan korban, polisi langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah terlapor. Saat diinterogasi, terlapor yang diketahui berinisial BA (58) mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan terhadap korban yang masih berstatus pelajar berusia 15 tahun.

Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, yakni satu helai baju merah, satu celana hitam, satu tanktop coklat, satu celana dalam putih, dan satu bra coklat.

“Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolsek Bangko Pusako guna proses hukum lebih lanjut. Kasus ini menjadi atensi karena menyangkut anak di bawah umur, dan pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis sesuai ketentuan undang-undang perlindungan anak,” tegas Kanit Reskrim Aiptu Juli Parulian, SH Dengan pengungkapan kasus ini, Polsek Bangko Pusako menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan akan menindak tegas setiap bentuk tindak pidana yang merugikan masa depan generasi muda.***(Bud)