Riauterkini - PEKANBARU - Pertengahan Agustus lalu tepatnya pada 13 Agustus 2025, Muflihun Mantan Pj Walikota Pekanbaru bersama kuasa hukumnya mendatangai Polresta Pekanbaru. Ia mengadukan sejumlah pihak terkait dugaan tanda tangan palsu yang menyeret namanya dalam kasus SPPD Fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi Riau.

Dugaan pemalsuan tanda tangannya itu tertera pada dokumen perjalanan dinas. Dokumen itu justru lolos pada verifikasi keuangan dan menyebabkan dana negara cair tanpa dasar yang sah.

"Saya pastikan itu bukan tanda tangan saya. Tapi kenapa bisa lolos dananya. Siapa yang bermain di balik layar," ujar Muflihun beberapa waktu lalu.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Berry Juana Putra membenarkan adanya laporan tersebut. Namun kata Berry laporan masih sebatas pengaduan belum laporan polisi.

"Kami sudah lakukan prosesnya dan saksi-saksi ada beberapa yang diperiksa keterangannya," ujar Berry kepada media.

Pemalsuan tanda tangan itu dinilai merugikan Muflihun lantaran menyeret dirinya dalam dugaan korupsi SPPD Fiktif di Setwan DPRD Riau.

Kasus ini sendiri telah diselidiki Polda Riau sejak beberapa waktu lalu. Dimana ada belasan orang saksi yang telah dimintai keterangannya. Mulai dari pegawai, maskapai penerbangan, terakhir pejabat Setwan saat itu.

Kasus ini juga telah berubah status yakni naik ke tahap penyidikan pada 12 Juli 2024. Bahkan sejumlah barang bukti juga telah disita oleh Polda Riau.

Tim audit BPKP Riau beberapa waktu lalu juga telah mendatangi Mapolda Riau untuk segera merampungkan kasus ini.

Bahkan Polda Riau diinformasikan saat itu akan menetapkan tersangka dalam penanganan dugaan korupsi dana SPPD Fiktif tersebut.

Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas luar daerah di Setwan DPRD Riau menyeret sejumlah nama, termasuk mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Riau pada 2020-2021.

Penyidik menemukan indikasi kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp162 miliar lebih. Modusnya, antara lain dengan memalsukan 35.000 tiket pesawat, biaya penginapan, dan berbagai pengeluaran lainnya.

Tak hanya itu, sejumlah aset, termasuk apartemen dan homestay, telah disita karena diduga berasal dari hasil korupsi. Penyidik juga mengungkap bahwa dana hasil korupsi mengalir ke berbagai pihak, termasuk artis Hana Hanifah serta sekitar 401 pegawai Setwan DPRD Riau.

Namun, hingga kini, belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Polisi beralasan bahwa penetapan tersangka masih menunggu hasil final audit dari BPKP Riau.***(Arl)