Riauterrkini - PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bersama SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas menggelar Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional SKK Migas dan KKKS di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (30/9/25).

Dipimpin langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menindaklanjuti terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor Kpts.403/V/2025 tentang pembentukan Satgas Kelancaran Operasional Hulu Migas di Provinsi Riau.

Pembentukan Satgas tersebut juga sejalan dengan Permen ESDM Nomor 37/2016 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah yang telah mendapatkan pengelolaan Participating Interest (PI) bertanggung jawab mempercepat perizinan dan membantu penyelesaian permasalahan, serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 296/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Produksi (Lifting) Migas.

Satgas ini dibentuk dengan menimbang fakta bahwa Riau memiliki posisi strategis dalam industri migas nasional, dengan menyumbang sekitar 60 persen kegiatan pemboran nasional atau sekitar 600 dari 900 sumur per tahun.

Hingga kini, capaian lifting migas di Riau mencapai 176 ribu barel minyak per hari (BOPD) atau 30 persen dari kapasitas nasional, serta 73 MMSCFD untuk gas. Kegiatan pemboran ini membutuhkan pembukaan area baru, baik di atas lahan Barang Milik Negara (BMN), kawasan hutan, maupun lahan masyarakat.

Terkait perizinan, terdapat satu rekomendasi penting yang harus dipenuhi, yakni rekomendasi PPKH. Semua hal tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang akan dihadapi di lapangan.

Maka dari itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa pembentukan Satgas merupakan langkah konkret untuk meningkatkan produksi migas di Bumi Lancang Kuning.

“Ide kita adalah bagaimana lifting ini meningkat, karena ini sesuai dengan ketahanan energi dan Astacita Presiden Prabowo yang menargetkan kemandirian energi. Cita-cita Presiden untuk mencapai produksi 1 juta barel tentu akan menghadapi banyak kendala di lapangan. Satgas ini kita bentuk agar hambatan-hambatan dapat segera dipecahkan bersama, sehingga proses perizinan, pengerjaan, dan perawatan sumur bisa lebih cepat,” jelasnya.

Menurut Gubernur, migas memiliki peran vital bagi perekonomian Riau. “Kalau lifting migas turun, Dana Bagi Hasil (DBH) juga turun. Kita ingin pertumbuhan ekonomi dari sektor migas memberi dampak sebesar-besarnya, baik dari sumur perusahaan maupun sumur masyarakat. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi solusi dan contoh percepatan bisnis migas di Indonesia,” tambah Abdul Wahid.

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut, C.W. Wicaksono, menyampaikan apresiasi atas terbitnya SK Gubernur Riau dan pembentukan Satgas.

"Atas nama SKK Migas, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Riau atas komitmennya. SK ini terbit dengan cepat dan membuktikan keseriusan pemerintah daerah mendukung swasembada energi sesuai Astacita Presiden Prabowo,” ujar Wicaksono.

Ia menjelaskan, Satgas memiliki delapan tugas pokok yang berfokus pada penguatan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan di Riau.

Sedikitnya terdapat empat prioritas utama yang diharapkan dari pembentukan Satgas ini yakni percepatan perizinan daerah dan rekomendasi PPKH dengan target penyelesaian maksimal 14 hari, penyelesaian permasalahan sosial operasi di lapangan, penyelesaian isu kawasan hutan melalui dukungan dan fasilitasi Satgas serta penertiban surat tanah masyarakat, serta penyelesaian permasalahan penyerobotan lahan BMN.

Terkait masukan dari para kepala daerah, Wicaksono memastikan akan menjadi catatan bagi SKK Migas Sumbagut dan KKKS. Ia menerangkan, sesuai masukan dari para kepala daerah, saat ini telah dilakukan revisi terhadap pedoman tata kerja yang lebih mengedepankan peran usaha lokal atau daerah.

Sosialisasi ini juga dihadiri Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi (Forkom) SKK Migas Sumbagut Yanin Kholison, Koordinator Departemen Forkom SKK Migas Sumbagut M Rochaddy, dan jajaran manajemen dari berbagai KKKS yang beroperasi di Riau.

Dari PHR WK Rokan hadir VP Remediation & Asset Retirement Ovulandra Wisnu Widyastho, Manager Land Operation Zona Rokan Wan Dedi Yudhistira, Assistant Manager Land Dispute Resolution, Recover & Compliance Henny Thomas, serta Head of Relations Zona Rokan South Delly Paramita dan Hardiyanto.

PT APG Westkampar Indonesia (APGWI) mengutus Direktur Adi Prasetyana Mahendradani, SPR Langgak hadir Direktur Utama Sukamto dan General Manager Satya. PHR Lirik diwakili oleh Assistant PO Ridho, sementara dari EMP hadir VP Sumatera Operations Yoyok Setyo Purwanto bersama Area Manager EMP Gandewa, Haryo. Kehadiran para pimpinan KKKS ini semakin menegaskan komitmen industri hulu migas untuk mendukung percepatan operasi di Riau.

Selain itu, turut hadir Bupati Siak Afni, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Bupati Rokan Hulu Anton, serta para asisten daerah dan kepala dinas yang mewakili Bupati Bengkalis, Rokan Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, hingga Kepulauan Meranti. Unsur Forkopimda Riau juga hadir lengkap, termasuk jajaran Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX Tuanku Tambusai, Korem 031/Wirabima, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, SKK Migas, KKKS, dan seluruh pemangku kepentingan, sosialisasi ini menjadi tonggak awal dalam mempercepat kerja-kerja sektor migas di Riau. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberi kontribusi besar bagi perekonomian daerah, tetapi juga memperkuat pencapaian target nasional menuju kemandirian energi.***(mok)