Riauterkini - TELUKKUANTAN - Bupati Kuansing, Dr. H. Suhardiman Amby, memimpin langsung revisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Masyarakat Hukum Adat (MHA) sesuai rekomendasi DPRD di Balai Datuk Panglimo Dalam, Selasa (25/11/2025).

Hadir dalam pembahasan itu, Asisten III Setda Kuansing Drs. Azhar, Kadisbun Andri Yama, Kabag Hukum Yunita Tresia, SH. MH, Ketua Harian LAN Datuk Sirajo Dinardin, Ketua Majelis Kehormatan Adat LAN Beni Gelar Datuk Bandaro, serta seluruh Kepala Bidang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuansing.

Serta hadir juga, Kepala Dinas Kominfos Kuansing H. Doni Aprialdi diwakili Sekretaris Hevi H Antoni.

Sejumlah point dalam Ranperda Masyarakat Hukum Adat, direkomendasikan DPRD untuk direvisi agar bisa disahkan menjadi Perda MHA.

Menyikapi hal itu, Bupati komit terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kuansing, langsung mengumpulkan seluruh stakeholder agar Raperda ini bisa tuntas, tegas Bupati.

"Jika Ranperda ini berlaku, maka banyak potensi ekonomi dan kesejahteraan yang bisa ditimbulkan di masa yang akan datang. Yang jelas, hak-hak masyarakat yang selama ini terabaikan, bisa kembali pulih," kata Bupati.

Selain itu, dalam Ranperda tercantum perlindungan terhadap alam di Kuansing. Misalnya adanya larangan mengekploitasi lahan, dalam jarak 50 meter di tepi sungai kecil.

"Maka jika hal ini bisa dipatuhi, niscaya kondisi alam dan hutan Kuansing bisa menyumbang banyak karbon untuk ummat manusia di dunia," sebutnya.

"Maka saya instruksikan, stakeholder terkait lebih serius agar Ranperda ini tuntas, sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan DPRD Kuansing," tutupnya.***(Jok)