Riauterkini - PEKANBARU - Jengkelnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto terhadap direksi PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) sudah sampai diubun-ubun. Kekesalan itu karena pihak direksi di bawah pimpinan Ida Yulita Susanti dianggap telah mengangkangi.

Di antaranya terkait kesepakatan kerja sama bersama Lippo Karawaci terkait pengelolaan Hotel Aryaduta. Pemerintah Provinsi Riau nota bene pemilik badan usaha berplat merah tersebut tidak pernah dilibatkan soal kesepakatan tersebut.

"Sedikitpun tak pernah dilibatkan soal kerja sama tu. Padahal Pemprov Riau pemegang saham terbesar," kata Plt Gubri, dalam acara Refleksi Akhir Tahun Pemprov Riau, Rabu (31/12/25).

Acara yang dilangsungkan di ruang melati Kantor Gubernur Riau tersebut SF Hariyanto bahkan menyatakan sampai saat ini tidak mengetahui berapa besaran kerja sama atas kesepakatan tersebut. Termasuk siapa pihak pengelola teknisnya serta detail kesepakatan yang telah dilakukan dalam kerja sama itu.

Kesemlatan ini, Plt Guberbur pun kembali menyatakan Pemprov Riau benar-benar merasa tak dihargai.

“Pemprov ini pemilik. Tapi kami tidak diajak menentukan sikap tentang Aryaduta ke depan. Pemilik tidak pernah diajak berunding, ini mau dibawa ke mana. Kalau hanya mengacu ke surat gubernur lama untuk perpanjangan, cabut saja SK-nya. Ini lah contohnya ketika tidak saling menghargai,” tegasnya.

SF Hariyanto menegaskan, kondisi seperti ini semakin memantapkan niat Pemprov Riau untuk melakukan pergantian direksi, termasuk posisi Direktur Utama PT SPR melalui RUPSLB.

“Bagaimanapun RUPSLB tetap jalan. Setiap tahapannya harus dilakukan. Kita tidak tahu apa-apa tentang perjanjian ini, tapi keputusan sudah dibuat. Ini tidak sehat,” kata SF Hariyanto.

Sebelumnya, Direktur PT SPR Ida Yulita Susanti memastikan kerja sama pengelolaan Hotel Aryaduta tetap berjalan dengan Lippo Karawaci. Ia menyebut kerja sama tersebut resmi disepakati dan telah ditandatangani.

Kesepakatan itu dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT SPR dan PT Lippo Karawaci, masing-masing bernomor 286/Dir/PT SPR/XII/2025 dan 080/LGL-AGR/LK/XII/2025 yang ditetapkan di Pekanbaru pada 23 Desember 2025. PKS tersebut berlaku mulai 2 Januari 2026 serta menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama sebelumnya.***(mok)