Riauterkini- LABUAN BAJO– Pemberdayaan petani perempuan berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan, penguatan pembangunan pertanian dan pedesaan. pembangunan resiliensi terhadap perubahan iklim, serta pencapaian kesetaraan gender. Untuk menandai dimulainya kampanye Tahun Petani Perempuan (International Year of the Women Farmer), Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) Bersama Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) hari ini menyelenggarakan pelatihan dan dialog kebijakan untuk memperkuat suara petani perempuan serta mendorong kepemimpinan perempuan dalam mengembangkan pertanian yang tangguh terhadap perubahan iklim. Bermula di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, inisiatif ini akan diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia sepanjang tahun ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tahun 2026 sebagai Tahun Internasional Petani Perempuan untuk menyoroti kesenjangan gender yang dihadapi oleh petani perempuan, serta mendorong reformasi kebijakan dan investasi untuk memajukan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam sistem pangan dan pertanian.

Berdasarkan data FAO, perempuan mencakup 41 persen tenaga kerja global di sektor pangan dan pertanian. Namun, terlepas dari kontribusi mereka, perempuan di pedesaan menghadapi dampak yang tidak proporsional, seperti kontrak kerja yang tidak tetap, kondisi kerja yang buruk, serta keterbatasan hak. Petani perempuan umumnya mengelola lahan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, dengan kesenjangan gender dalam produktivitas lahan mencapai 24 persen, sementara pendapatan mereka hanya sebesar 82 sen untuk setiap 1 dolar yang dihasilkan oleh laki-laki.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perempuan mencakup 38 persen dari total tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia, atau sekitar 14,81 juta orang. Namun demikian, kesenjangan gender yang masih berlangsung—seperti ketidaksetaraan akses terhadap lahan, pelatihan, dan layanan keuangan—membuat perempuan kesulitan untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, yang pada akhirnya mengancam mata pencaharian dan ketahanan pangan mereka.

“Memberdayakan petani perempuan berarti memberdayakan komunitas. Pengetahuan, pengalaman, dan aksi berbasis komunitas yang mereka lakukan sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim dan ketahanan pangan—dua tantangan pembangunan terbesar saat ini,” ujar Ulziisuren Jamsran, UN Women Indonesia Representative and Liaison to ASEAN dalam rilisnya kepada redaksi, Kamis (07/05/2026. “Tahun Petani Perempuan adalah momentum yang tepat untuk menunjukkan kontribusi nyata petani perempuan, mengakui kepemimpinan mereka, dan mengatasi hambatan yang selama ini menghalangi kemajuan mereka, demi mewujudkan masa depan yang berkelanjutan bagi semua.”

Untuk terus mendorong kepemimpinan perempuan dalam sistem pangan dan pertanian serta membangun masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim, FAO dan UN Women akan mengembangkan kapasitas petani perempuan melalui berbagai keterampilan praktis sebagai bagian dari kampanye Tahun Petani Perempuan di Indonesia. Pelatihan yang dilakukan mencakup pertanian berkelanjutan, pengolahan dan pemasaran bernilai tambah, literasi keuangan, hingga kepemimpinan perempuan, guna membantu mereka mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Suara para petani perempuan juga akan diperkuat melalui serangkaian dialog kebijakan dengan pemerintah daerah dan pusat, sebagai upaya mendorong kebijakan iklim yang responsif gender dan mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.

“Dampak perubahan iklim tidak bersifat netral gender. Laporan FAO menunjukkan bahwa perempuan mengalami kerugian finansial yang lebih besar akibat guncangan iklim seperti gelombang panas atau banjir, bahkan mencapai miliaran dolar setiap tahun, dan mereka harus bekerja lebih panjang dibandingkan laki-laki,” ujar FAO Representative in Indonesia and Timor Leste, Rajendra Aryal.

“Ketika kita menutup kesenjangan gender dan berinvestasi pada perempuan, semua pihak akan merasakan manfaatnya,” tambahnya.



Memberdayakan Perempuan Manggarai Barat

Di Manggarai Barat, pelatihan dan dialog kebijakan dilaksanakan bekerja sama dengan Yayasan Komodo Indonesia Lestari (YAKINES), di mana 25 petani perempuan memperoleh keterampilan dalam pertanian berkelanjutan sekaligus memperkuat kapasitas mereka sebagai pelaku ekonomi. Dialog kebijakan tersebut juga menyoroti peran, kepemimpinan, dan kontribusi petani perempuan dalam membangun ketahanan iklim di tingkat komunitas, sekaligus memfasilitasi dialog dengan pemerintah daerah untuk menyelaraskan prioritas yang mendukung pertanian cerdas iklim dan mempromosikan kesetaraan gender, khususnya dalam memastikan perempuan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam dialog kebijakan tersebut, para petani perempuan menekankan bahwa upaya memajukan pertanian cerdas iklim memerlukan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan dengan partisipasi bermakna dari perempuan dan orang muda. Para petani perempuan menyatakan solusi lokal yang telah ada, seperti pangan lokal, lumbung pangan, hingga metode penyimpanan tradisional untuk benih dan hasil panen perlu diperkuat. Dampak berkelanjutan sangat bergantung pada regulasi daerah yang mendukung sistem pangan berkelanjutan yang berakar pada konteks lokal di Kabupaten Manggarai Barat.

“Sebagai perempuan, kami sangat membutuhkan informasi dan pengetahuan praktis tentang langkah-langkah konkret yang dapat kami lakukan untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim,” ujar Siti Sadyatun, Ketua Aliansi Perempuan Indonesia Mandiri (APIR) Kabupaten Manggarai Barat, yang juga merupakan salah satu petani perempuan.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian inisiatif untuk memperkuat ketahanan iklim dan kepemimpinan perempuan di Nusa Tenggara Timur melalui program EmPower, yang dilaksanakan oleh UN Women bersama dengan United Nations Environment Programme (UNEP) dengan dukungan dari Pemerintah Swedia, Jerman, Swiss, dan Selandia Baru. Intervensi EmPower berfokus pada penguatan keterampilan bagi perempuan dan kelompok marginal, serta mendorong kepemimpinan mereka dalam mempercepat transisi energi yang berkeadilan, menggalang komitmen untuk mempercepat kebijakan dan aksi iklim yang responsif gender, serta mengembangkan mata pencaharian yang tangguh terhadap perubahan iklim.

“Kelompok rentan, khususnya perempuan, orang muda, lansia, dan penyandang disabilitas, termasuk yang paling terdampak oleh perubahan iklim. YAKINES bekerja di tingkat akar rumput untuk memberdayakan perempuan dan orang muda melalui solusi praktis yang adaptif terhadap perubahan iklim. Inisiatifnya mencakup penguatan kapasitas dalam pertanian cerdas iklim, promosi sistem pangan berkelanjutan dari produksi hingga konsumsi, dukungan terhadap mata pencaharian yang ramah lingkungan, serta penguatan regulasi lokal terkait kedaulatan pangan. YAKINES juga mendorong kepemimpinan perempuan dan orang muda sebagai penggerak utama ketahanan di tingkat lokal,” ujar Ferdinandus Mau Manu, Koordinator Program YAKINES.



Menutup Kesenjangan Gender Memberikan Manfaat bagi Semua

Laporan FAO berjudul The Unjust Climate mengungkapkan bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan kehilangan 8 persen lebih banyak pendapatan dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki akibat cekaman panas, dengan total kerugian mencapai 37 miliar dolar AS per tahun di negara berpendapatan rendah dan menengah. Banjir juga berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar 3 persen, atau sekitar 16 miliar dolar AS per tahun dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki.

Laporan yang sama menyebutkan bahwa kenaikan suhu sebesar satu derajat Celsius dapat menyebabkan rumah tangga yang dikepalai perempuan kehilangan hingga 34 persen pendapatan mereka dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai laki-laki.

Sementara itu, menutup kesenjangan gender diperkirakan dapat meningkatkan PDB global sebesar 1 triliun dolar AS dan mengurangi kerawanan pangan bagi 45 juta orang, menurut estimasi FAO.

Di tengah semakin mendesaknya kebutuhan akan aksi iklim yang efektif, Tahun Internasional Petani Perempuan menjadi momentum untuk mendorong aksi di tingkat nasional, termasuk memastikan petani perempuan diakui sebagai aktor kunci dalam ketahanan pangan dan gizi serta ketahanan mata pencaharian di pedesaan, sekaligus mempercepat upaya menutup kesenjangan gender dan meningkatkan kesejahteraan perempuan.***(rls)

Anggota APIR bersama perwakilan pemerintah, UN Women, dan FAO setelah dialog kebijakan, 7 Mei 2026. Photo: FAO/Ardila Syakriah