Riauterkini - PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kesaksian dua saksi mahkota Dani M Nursalam dan M Arief Setiawan, telah memperjelas dugaan pemerasan yang menjadi inti perkara korupsi ini dalam kasus dugaan pemerasan Gubernur Riau Nonaktif, Abdul Wahid.

Ketua Tim JPU KPK, Meyer Simanjuntak, menyatakan keterangan saksi telah menyambungkan titik-titik dalam surat dakwaan. Rangkaian peristiwa yang sebelumnya terpisah kini terlihat sebagai satu kesatuan alur yang kuat.

"Rantai dakwaan sudah menyambung berkat keterangan Dani M Nursalam dan Arief Setiawan,” kata Meyer usai persidangan, Rabu, 10 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa konstruksi hukum dalam dakwaan kini didukung oleh bukti kesaksian secara langsung.

Fakta persidangan menguatkan dugaan bahwa permintaan uang berasal langsung dari Gubernur Riau nonaktif tersebut. Abdul Wahid disebut menyampaikan instruksi melalui orang-orang terdekatnya kepada para pejabat bawahannya.

“Permintaan uang datang dari Pak Abdul Wahid dan disampaikan lewat orang dekatnya,” ujar Meyer. Para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) kemudian ditunjuk sebagai pihak yang menyiapkan dan menyerahkan uang tersebut.

Instruksi bermula dari pertemuan khusus di awal masa jabatan gubernur pada Maret hingga April 2025. Abdul Wahid memanggil Dani M Nursalam dan Arief Setiawan ke kediamannya untuk membahas koordinasi operasional.

“Pak Arief diperintahkan berkoordinasi dengan Dani untuk urusan biaya operasional Dinas PU,” tambah Meyer merincikan isi percakapan itu.

Komunikasi ini, jelas dia, menggunakan kode-kode tertentu agar tidak terdengar eksplisit bagi pihak luar.

Perintah tersebut kemudian diteruskan ke bawah struktur organisasi hingga menjangkau para kepala UPT. Beberapa pertemuan lanjutan terjadi di rumah dinas dan Kantor Bappeda Riau pada Mei 2025.

Meyer mengungkapkan para kepala UPT merasa tertekan karena adanya ancaman mutasi atau demosi. Ketakutan akan kehilangan jabatan membuat mereka patuh terhadap perintah pengumpulan uang tersebut.

Ancaman inilah yang memaksa para pejabat menuruti permintaan uang demi keselamatan karir mereka. “Ada fakta baru, satu orang sudah dimutasi karena tidak patuh,” ujar Meyer. ***(mok)