Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
Peninjauan Lapangan Kemenkopolhukam Ungkap Kesesuaian Status Areal PTPN IV Regional III



Riauterkini - PEKANBARU - Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) bersama dengan pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan peninjauan lapangan di areal PTPN IV Regional III Kebun Sei Batu Langkah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Dalam peninjauan lapangan yang turut dihadiri sejumlah pimpinan adat kenegerian Kabupaten Rokan Hulu pada Kamis (17/10/2024) tersebut terungkap bahwa mayoritas areal perusahaan BUMN itu telah sesuai peruntukan dengan adanya penetapan pemerintah dari status dari hutan produksi menjadi areal penggunaan lain (APL) untuk perkebunan.

Hal itu diketahui dari peninjauan tujuh titik koordinat yang dilaksanakan secara bersama-sama antara Kemenkopolhukam, Pemkab dan Legislatif Kampar, serta turut dihadiri langsung Region Head PTPN IV Regional III Rurianto dan Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Andiansyah.

Dari tujuh titik lokasi koordinat yang diperiksa, enam diantaranya merupakan APL yang artinya adalah non executable sebagaimana putusan pengadilan atas gugatan Yayasan Riau Madani beberapa waktu lalu. Sementara, satu lainnya berada di perbatasan namun di luar dari penguasaan perusahaan perkebunan sawit di bawah naungan PTPN IV PalmCo itu.

"Sudah kita capture beberapa tempat, titik koordinatnya juga. Kita bisa tindaklanjuti lagi dengan rapat lanjutan besok (Jumat, 18/10)," kata Kabid Penyelesaian Kasus Hukum Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Lia Pratiwi yang memimpin langsung peninjauan lapangan tersebut.

Kemenkopolhukam sendiri hadir di Kebun Sei Batu Langkah berdasarkan surat DPRD Kampar yang ditandatangani Muhammad Faisal selaku ketua badan legislatif tersebut pada 8 Juli 2024 silam. Faisal dalam suratnya mempertanyakan penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat adat Persukuan Ganting-Bangkinang.

Dalam surat itu menyematkan pernyataan kontroversial Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kampar Marahalim.

Pernyataan Marahalim yang menyebut PTPN tidak pernah melakukan pelaporan itu tentu bukan hal mengejutkan mengingat dia adalah anak dari Datuk Pandak Persukuan Piliang Ganting. Sejak menyandang jabatan Kadisbun Kampar, Marahalim terus-terusan mendorong dan mengusik kesepakatan perdamaian yang telah disepakati sejak satu dekade lalu.

PENOLAKAN KENEGERIAN KABUN

Sebelum kegiatan peninjauan dilaksanakan, sempat terjadi penolakan oleh Masyarakat Adat Kenegerian Kabun Rokan Hulu. Aidil selaku Datuk Kenegerian Kabun tegas menyatakan bahwa peninjauan lapangan tersebut harus melibatkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan bukan justru dilaksanakan Pemkab Kampar. Secara administrasi, desa tersebut berada di Kecamatan Kabun, Rokan Hulu.

"Tempat kita berdiri ini adalah Desa Kabun Kecamatan Kabun yang secara administrasi gabung ke Rokan Hulu setelah Undang-undang Nomor 11 tahun 2023. Bahkan beberapa kali Pilpres, Pilkada, kami tercatat sebagai masyarakat Rokan Hulu. Untuk itu, seharusnya kegiatan ini turut melibatkan Pemkab Rohul," tegasnya.

Tidak hanya itu, Aidil juga menegaskan bahwa areal yang dikelola PTPN IV Regional III ini sejak awal merupakan Ulayat Kenegerian Kabun.

"Kami menjadikan PTPN sebagai bapak angkat kami. Dan ini bukan Piliang Ganting seperti yang diklaim mereka. Tidak ada areal mereka di sini. Ekonomi kami sejahtera, pusat ekonomi di pasar Kabun tumbuh berkembang karena PTPN. Bukan PSPI (perusahaan HTI Sinarmas Group)," tegas dia lagi.

Lia Pratiwi pun mengklarifikasi bahwa kehadiran Kemenkopolhukam di sana bukan untuk klaim areal, melainkan penyelesaian persoalan eksekusi lahan. Meski, pernyataan dia berbanding terbalik dengan surat kehadiran Kemenkopolhukam atas dasar surat yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD Kampar saat itu.

Tidak hanya itu, Aidil turut menyebut bahwa Marahalim sendiri telah menandatangani kesepakatan antara Kenegerian Kabun dan Piliang Ganting pada 2004 silam, yang disaksikan langsung oleh Komandan Distrik Militer 0313 Kampar Kolonel Kamistan Hadirin saat itu. Marahalim sendiri tidak berkomentar sama sekali saat mendengar pernyataan pucuk adat kenegerian Kabun tersebut.

Lebih jauh, pimpinan DPRD Kampar Zulpan Azmi yang mengaku sebagai fasilitator dalam peninjauan lapangan tersebut mengapresiasi kegiatan peninjauan berlangsung dengan aman dan lancar meski sempat ada penolakan.

"Terimakasih bantuan dari PTPN yang telah memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran Pemkab Kampar, tokoh, Ninik Mamak dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan hasil yang ini dapat hasil terbaik," kata Azmi.

Hal senada disampaikan Region Head PTPN IV Regional III Rurianto yang berharap dengan adanya peninjauan lapangan dan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi dapat memberikan dampak positif.

"Sebagai BUMN yang dipercaya mengelola aset negara, tanggung jawab kami tidak lepas dalam memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat. Agenda hari ini melalui kunjungan lokasi diharapkan memberikan dampak positif terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Dan melalui Rakor akan lebih terang lagi," terangnya.

Kebun Sei Batu Langkah diketahui mengelola aset negara berupa perkebunan sawit seluas 2.539 hektare. Tercatat 2.212 hektare diantaranya telah menyandang status APL dan terus berproses menjadi HGU. Sementara 327 hektare lainnya telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada KLHK berdasarkan UU Ciptaker pemerintah.

Selain kebun inti, PTPN IV Regional III di Kebun Sei Batu Langkah turut menjalin kemitraan dengan para petani melalui KUD Bumi Asih. Keberadaan KUD seluas 700 hektare tersebut menjadi sumber kehidupan bagi ratusan petani yang hingga saat ini kemitraan terjalin sangat baik.

Hingga kini, PTPN IV Regional III diketahui bermitra dengan ribuan petani sawit Riau dengan total luas mencapai 56.000 hektare, atau 60 persen dari kewajiban pemerintah 20 persen kebun kemitraan.

Perusahaan pun terus bertransformasi untuk terus tumbuh dan berkembang bersama petani mitra. Bahkan, terbaru perusahaan turut membina ribuan petani mitranya untuk meraih sertifikasi RSPO demi peningkatan kesejahteraan serta bagian intensifikasi produksi petani.***(Arl)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Rabu, 18 Nopember 2026

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah

Galeri
Minggu, 25 Oktober 2026

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda ke XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun

Berita Lainnya

Rabu, 18 Nopember 2026

Nenek 70 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos


Selasa, 17 Nopember 2026

Tingkatkan Kemandirian Nelayan dan Tembus Pasar Global, Bupati Rohil Hadiri Peresmian SPBUN Pertama dan Pelepasan Ekspor ke Malaysia


Selasa, 17 Nopember 2026

Perkuat Implementasi Satu Data Indonesia, Kadis Kominfoss Kuansing Konsultasi ke BPS


Selasa, 17 Nopember 2026

Satpol PP Pekanbaru Bongkar 13 Bangunan Liar di Air Hitam, 120 Personel Dikerahkan


Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah


Selasa, 17 Nopember 2026

Golkar Pelalawan Matangkan Musda Ke-VI, Tinggal Cetak Baliho


Selasa, 17 Nopember 2026

Bidpropam Polda Riau Periksa 8 Personel Polres Pelalawan


Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah


Selasa, 17 Nopember 2026

Tabligh Akbar Polres Pelalawan Bersama UAS, Polisi dan Masyarakat Satukan Hati Menanam Kebaikan


Selasa, 17 Nopember 2026

Imustiar Terpilih Aklamasi Pimpin PBSI Pelalawan 2026–2030


Selasa, 17 Nopember 2026

Sulap Lahan Gambut Jadi Produktif, Masyarakat Pelalawan Panen Perdana 43 Ribu Nanas Ratu


Selasa, 17 Nopember 2026

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun


Selasa, 17 Nopember 2026

HKN, Bupati Bengkalis Dialog dengan Ratusan Tenaga Kesehatan


Selasa, 17 Nopember 2026

Jalan Lintas Bono Jadi Urat Nadi Ekonomi Pesisir, Pemkab Pelalawan Minta Dukungan Provinsi


Selasa, 17 Nopember 2026

450 Prajurit Yonif 132 Bima Sakti Resmi Dilepas Amankan Puncak Jaya Papua


Selasa, 17 Nopember 2026

Dramatis, Truk Terjun ke Laut di Dermaga Sei. Selari Bengkalis Berhasil Dievakuasi


Selasa, 17 Nopember 2026

Ops Zebra Lancang Kuning 2026, Satlantas Polres Inhu Gelar Penertiban Internal


Selasa, 17 Nopember 2026

Sekda Siak Minta OPD Prioritaskan Tunda Bayar 2024-2025


Selasa, 17 Nopember 2026

Semarak Peringati HKN ke-62, Dinkes Inhil Gelar Lomba Yel-Yel CTPS dan Hygiene Dance


Selasa, 17 Nopember 2026

Lomba Cepat Tepat Perpajakan, Plt Gubri Dorong Pelajar Pahami Pajak Sejak Dini